Tangani Covid-19, Epidemolog Minta Pemerintah Tak Hanya Fokus di 9 Provinsi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di kawasan Pasar Keputran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 17 September 2020. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 500 kuota tes usap secara gratis bagi warga Surabaya yang melintas di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di kawasan Pasar Keputran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 17 September 2020. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 500 kuota tes usap secara gratis bagi warga Surabaya yang melintas di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan pemerintah seharusnya tak hanya fokus di sembilan provinsi saja dalam menangani Covid-19. Menurutnya masih ada 11 provinsi lain yang justru kondisinya lebih berpotensi memunculkan bahaya baru.

    "Ada provinsi bukan prioritas meningkat dengan tajam, misal Riau, Aceh, Sumatera Barat. Lampung juga meski kasusnya kecil, tapi peningkatannya terhitung tinggi. Pemerintah jangan hanya mengamati sembilan provinsi saja," ujar Syahrizal saat dihubungi Tempo, Senin, 21 September 2020.

    Syahrizal berujar sembilan provinsi yang diprioritaskan memang berisikan 64 persen penduduk Indonesia. Selain itu jumlah kasusnya mencapai 71 persen total kasus nasional. Namun dari catatan Syahrizal, sembilan provinsi itu terakhir justru jumlah kasusnya menurun. "Saya amati datanya dalam 20 hari terakhir peningkatan kasus relatif menurun," kata dia.

    Syahrizal menegaskan penanganan Covid-19 di Indonesia mempunyai kekhususan dan tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kekhasan Indonesia yang dapat jadi kunci penanganan covid, adalah ketidak tergantungannya dari pemerintah pusat. Kecuali DKI Jakarta, ia menilai yang punya kekuatan, punya uang, aparat, dan sumber daya manusia adalah adalah wali kota dan bupati. "Sayangnya bupati dan wali kota kita tak punya kapasitas yang sama untuk menanggulangi wabah," kata Syahrizal.

    Karena itu pula ia menilai langkah yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menanggulangi Covid-19 di sembilan provinsi tersebut tidak tepat. Luhut memilih rapat dengan para gubernur semata. Syahrizal mengatakan Luhut langsung memberi instruksi khusus dan detail pada bupati dan wali kota. "Pak Luhut enggak usah koordinasi, tapi instruksi saja, dengan otoritas beliau, sembilan provinsi itu diinstruksikan di tingkat wali kota dan bupati harus melakukan apa," kata Syahrizal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Traveling Virtual di Masa Pandemi Covid-19

    Dorongan untuk tetap berjalan-jalan dan bertamasya selama pandemi Covid-19 masih tinggi.