Politikus PPP Pertanyakan Kecilnya Alokasi Anggaran Penindakan KPK pada 2021

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Proses sterilisasi dengan cairan disinfektan ini meliputi ruang kerja gedung KPK hingga area rumah tahanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Proses sterilisasi dengan cairan disinfektan ini meliputi ruang kerja gedung KPK hingga area rumah tahanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani mempertanyakan kecilnya anggaran yang dialokasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penindakan. Arsul mengatakan ada penurunan sebesar 45,93 persen dari anggaran 2020 dengan rencana kerja yang dibuat KPK untuk pagu indikatif 2021.

    "Saya agak bingung ini, core bisnis KPK itu kan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik pencegahan maupun penindakan, ini kok anggarannya malah turun," kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 21 September 2020.

    Arsul pun mempertanyakan arah kebijakan anggaran KPK tahun depan. Ia juga menekankan agar kasus-kasus korupsi yang mendapat perhatian luas dari masyarakat tetap menjadi fokus KPK. Menurut Arsul, Komisi III sebelumnya telah menyampaikan ada 18 kasus korupsi yang perlu mendapat fokus.

    "Jangan sudah anggaran turun tapi yang dikerjakan adalah kasus yang bahasa publiknya remeh temeh," kata Arsul.

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1,305 triliun untuk tahun 2021. Besaran ini naik dari pagu tahun 2020 Rp 955,08 miliar dan pagu indikatif 2021 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 1,055 triliun.

    Meskipun, kenaikan anggaran ini belum mencapai yang diusulkan KPK. Awalnya, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun untuk tahun 2021.

    Firli mengatakan KPK akan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan operasional yang terbagi dalam empat program. Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp 1,595 triliun.

    Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp 115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp 105,1 miliar. Adapun program penindakan hanya dianggarkan sebesar Rp 65,6 miliar.

    Firli mengklaim kegiatan penindakan tak akan pernah surut. Namun, kata dia, KPK memprioritaskan pada kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara.

    "Kami berupaya untuk membangkitkan semangat mencegah kebocoran keuangan negara, juga menuju semangat untuk sebanyak-banyaknya mengembalikan kerugian negara dalam hal ini asset recovery," ujar Firli.

    Firli juga beralasan ada dua program besar dalam sistem penganggaran KPK. Pertama, dukungan manajemen dengan anggaran kurang lebih Rp 868,73 miliar dan kedua, program pemberantasan korupsi kurang lebih sebesar Rp 310,422 miliar.

    Dia mengatakan, anggaran ini sudah bertambah ketimbang tahun sebelumnya sebesar Rp 223 miliar. "Artinya kami yakini angka dalam rangka memacu pemberantasan korupsi dengan program pemberantasan korupsi sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya, atau naik Rp 87 miliar," kata Firli.

    Dalam sejumlah kesempatan, Firli mengatakan KPK akan berfokus pada pemberantasan korupsi dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.