Irjen Napoleon Bonaparte Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat, 28 Agustus 2020. Tempo/Andita Rahma

    Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat, 28 Agustus 2020. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka yang dialamatkan kepadanya. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN. JKT.SEL.

    "Iya benar, pagi hari ini (21 September) agenda sidang praperadilan perdananya," ujar kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti, saat dikonfirmasi pada Senin, 21 September 2020.

    Namun, hingga menjelang siang, Putri menyebut jika pihak Badan Reserse Kriminal Polri belum hadir. "Kami ini sudah dua jam menunggu, tapi dari Bareskrim Polri belum ada," kata dia.

    Dikutip dari laman resmi PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut didaftarkan pada 2 September 2020 lalu. Napoleon merasa status tersangka yang ditetapkan kepadanya tidak sah. Ia menilai, surat perintah penyidikan cacat hukum.

    Napoleon merupakan satu dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo diduga telah menerima suap dari Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi untuk mengurus penghapusan red notice atas nama eks buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali.

    Kasus terhapusnya red notice Djoko mulanya diketahui setelah buronan 11 tahun itu masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penghapusan red notice ini menyeret nama Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

    Selaku Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia, ia menyurati pihak Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah terhapusnya red notice Djoko dari basis data Interpol.

    Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat Djoko bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

    Polisi pun menjerat Napoleon dengan Pasal 5 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf a dan b UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.