Menteri Tito Sebut 2 Dua Opsi Perpu Terkait Protokol Kesehatan dan Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan ada dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam rangka memastikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dipenuhi, khususnya saat Pilkada 2020. Perpu pertama mengatur keseluruhan masalah Covid-19, sedangkan opsi kedua spesifik hanya masalah protokol Covid-19 untuk pilkada dan pemilihan kepala desa.

    Ia menjelaskan perpu pertama akan mengatur mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Perpu ini akan memasukkan pula ketentuan tentang pelibatan TNI dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi.

    Namun Tito memprediksi pilihan yang pertama ini berpotensi ditentang oleh kelompok masyarakat sipil maupun organisasi keagamaan. Mereka bisa menganggap perpu ini akan melarang aktivitas penyampaian pendapat di muka umum maupun kegiatan keagamaan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. "Itu dilematisnya seperti itu," katanya dalam webinar 'Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi', Ahad, 20 September 2020.

    Sedangkan perpu kedua, kata Tito, spesifik mengatur khusus penerapan protokol kesehatan di dalam tahapan-tahapan pilkada berikut sanksinya. "Kami sudah menyiapkan juga opsi itu," tuturnya.

    Menurut Tito Karnavian, usulan perpu yang kedua ini akan mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. "Sanksi adminsitrasinya peringatan 1, 2, 3 dan diskualifikasi," ucap dia.

    Sebelumnya sejumlah kalangan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan perpu lagi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona. Pasalnya saat masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September kemarin, terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 243 dari 270 daerah yang menggelar pilkada.

    Selain itu dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 masih memperbolehkan beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, misalnya konser musik, dilakukan saat kampanye. KPU berdalih tidak bisa melarangnya di PKPU karena UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 tidak menghapusnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.