Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah: DPR Desak Kemendikbud Lebih Komunikatif

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Ia menegaskan jika dirinya telah meninggalkan perusahaan Gojek semenjak ditunjuk Presiden Jokowi sebagai menteri. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Ia menegaskan jika dirinya telah meninggalkan perusahaan Gojek semenjak ditunjuk Presiden Jokowi sebagai menteri. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Fikri Faqih, meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih komunikatif dalam menyampaikan rencana-rencananya. Masalah komunikasi ini, kata Faqih, disebut menjadi awal masalah isu penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum.

    Faqih mengatakan Kemendikbud hampir tak pernah membahas isu aktual dengan DPR. Sebelum adanya isu penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum, Kemendikbud juga dikritik tentang Program Organisasi Penggerak (POP).

    "Itu problematika aktual yang kita harusnya dikasih tahu. Ngakunya begini, itu belum final, itu baru hasil FGD, itu nanti akan dirangkum jadi kurikulum yang matang, sekarang masih belum. Belum tapi kalau di-floorkan di media kan jadi heboh," kata Faqih saat dihubungi Tempo, Ahad, 20 September 2020.

    Faqih mengatakan selama ini agenda pertemuan DPR dengan Kemendikbud selalu dalam rangka pembahasan hal lain. Paling sering adalah pembahasan anggaran. Berbagai isu aktual yang berkembang terkait Kemendikbud, kata Faqih, hanya ditanyakan di sela rapat-rapat anggaran.

    Apalagi politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan urusan pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Jumlah siswa dan mahasiswanya saja mencapai 68 juta dari total populasi 267 juta penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan orang tua siswa, ia mengatakan, hampir 200 juta orang terlibat masalah pendidikan.

    "Sehingga sekecil apapun masalah mekanisme dan lain-lain, sampaikan saja. Atau kalau tak DPR, pemangku kepentingan pendidikan itu harus dilibatkan. Dewan pendidikan," kata Faqih.

    Ia mengatakan jika dapat disampaikan lebih jelas, isu seperti ini seharusnya tak akan muncul. DPR sebagai representasi masyarakat dapat memahami dan memberi masukan terhadap rencana-rencana tersebut.

    "Kalau harapan kami terbuka saja disampaikan. Kalau ini belum final, jangan kemudian terkesan mengendap-ngendap, kemudian tiba-tiba muncul diklarifikasi," kata Faqih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.