Ketimbang Dilakukan Kemenag, PBNU Usul Begini soal Sertifikasi Penceramah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berbincang dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Al-Islami Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa saat pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020. Said Aqil bersama Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa berdialog dengan tema Islam Risalah Kebudayaan dan Peradaban. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berbincang dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Al-Islami Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa saat pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020. Said Aqil bersama Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa berdialog dengan tema Islam Risalah Kebudayaan dan Peradaban. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Manan Gani menyarankan agar para penceramah agama disertifikasi oleh masing-masing organisasi yang menaunginya. Ini dia ungkapkan terkait program penceramah bersertifikat yang dilakukan Kementerian Agama.

    “Menurut pendapat saya yang sertifikasi da’i dan da’iyah adalah ormas masing-masing supaya ormas tanggung jawab kepada para da’i dan da’iyah,” kata Abdul kepada Tempo, Sabtu, 19 September 2020.

    Abdul mengatakan, sejauh ini belum ada ajakan dari Kementerian Agama kepada PBNU untuk ikut serta dalam program penceramah bersertifikat, yang kini berganti nama menjadi Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama.

    Meski demikian, Abdul menyatakan bahwa PBNU tidak takut bila tidak mengikuti program tersebut. “Karena PBNU sudah clear hubungan agama dan negara, cinta tanah air bagian dari iman. PBNU itu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45,” ujarnya.

    Kemenag sudah memulai sosialisasi program bimbingan teknis penceramah bersertifikat, pada Rabu, 16 September 2020. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan program bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi penceramah agama dari aspek materi maupun metodologi.

    Namun sejumlah ormas mengkritik program tersebut, di antaranya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.