Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Belum Kepikiran Tunda Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan belum terlintas pikiran agar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 ditunda. Meski ia dan anggota KPU lainnya dinyatakan positif Covid-19.

    "Belum, belum ada pikiran itu," katanya saat dihubungi, Sabtu, 19 September 2020.

    Arief berharap pandemi virus corona yang menyerang Indonesia bisa melandai pada Desember mendatang. Meski berada di tengah pandemi, ia berujar seluruh KPU Daerah siap melanjutkan tahapan-tahapan pilkada.

    Arief dinyatakan positif Covid-19 setelah mengikuti tes usap, kemarin. Sebelum dia, anggota KPU Evi Novida Ginting juga dinyatakan terinfeksi virus corona. Terbaru anggota KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, positif menderita Covid-19.

    Arief dan Pramono kini sedang menjalani protokol isolasi mandiri. Adapun Evi, kata Arief, sudah sembuh dari Covid-19. "Jadi kemarin begitu aku positif minta (Evi) tes swab, dan udah sembuh," tuturnya.

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Alasannya berdasarkan data yang terus disampaikan oleh Satgas Covid-19, angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan.

    Fadli menuturkan penundaan pelaksanaan pilkada di sebagian daerah, atau bahkan di seluruh daerah pemilihan, sangat dimungkinkan secara hukum. Sebabnya yang dinanti saat ini adalah pilihan kebijakan mana yang akan diambil oleh KPU, Pemerintah, dan DPR.

    "Melanjutkan tahapan pilkada dengan resiko besar, atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 September 2020.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaga Kesehatan Mental Saat Pandemi Covid-19

    Jaga kesehatan mental saat pandemi Covid-19 dengan panduan langsung dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).