Kemendagri Minta Tanggung Jawab Peserta Pilkada 2020 untuk Cegah Covid-19

Reporter

Calon Bupati Sunaryanta, menyapa pendukungnya saat tengah berlari menuju Kantor KPU Gunungkidul, Yogyakarta, Ahad, 6 September 2020. Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Gunung Kidul Sunaryanta berpasangan dengan Heri Susanto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar meminta tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menaati protokol kesehatan demi mencegah klaster Covid-19 di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020.

"Supaya ini tidak hanya menjadi beban penyelenggara dan aparat terkait, maka yang harus kita tebalkan soal tanggung jawab pasangan calon, mematuhi dan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan," katanya di Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.
 
Dia menyebutkan aktor utama yang paling menentukan di Pilkada 2020 adalah paslon. Menurut dia, para peserta Pilkada yang menentukan dipatuhi atau tidaknya protokol Covid-19 karena yang mengendalikan massa.
Oleh karena itu, kata Bahtiar, jika melanggar protokol kesehatan para calon kepala daerah yang ikut berkompetisi harus menerima sanksi, bahkan harusnya mendapat sanksi terberat. "Kalau perlu begitu (dibatalkan sebagai calon), sanksi ini kan hukum kesepakatan (bisa dibuat dan direalisasikan)," kata dia.
 
Bahtiar mengatakan semestinya ada tidak adanya Pilkada 2020 tidak memberi dampak klaster baru Covid-19 jika seluruh pihak menaati aturan protokol kesehatan. "Dengan adanya Pilkada malah aturannya jadi dobel, protokol kesehatan secara umum dan juga aturan yang dibuat untuk Pilkada. Sudah ada larangan-larangannya, waktunya dan siapa pelakunya untuk Pilkada," katanya.
Tinggal, menurut dia, tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan-kerumunan di tahapan Pilkada 2020. "Paslon juga harus bisa mengatur tim dan simpatisannya, bagaimana dia bisa memimpin (jadi kepala daerah) kalau tidak ada tanda-tanda baik. Jadi jangan dibebani seluruhnya pada penyelenggara dan kasihan pada penegak hukum juga," ujar Bahtiar.
 
Beberapa tahapan Pilkada 2020 yang perlu menjadi perhatian, menurut dia, yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan kampanye. Tiga tahapan tersebut berpotensi menyebabkan kerumunan massa yang bisa saja menjadi sarana penularan Covid-19.





Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

1 jam lalu

Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

Ratusan penghuni Apartemen Lavande Residences, Jakarta Selatan mengikuti kegiatan donor darah bertempat di lantai dasar apartemen.


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

1 hari lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

2 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

2 hari lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

2 hari lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

2 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

3 hari lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

3 hari lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.


Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

3 hari lalu

Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

Covid-19 dan flu memiliki gejala yang serupa, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Perlu memperhatikan perbedaannya.