Kata Kejagung soal Anggapan Buru-Buru Limpahkan Berkas Jaksa Pinangki

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (tengahi) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (tengahi) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengaku heran dengan sejumlah pihak yang menuding pihaknya buru-buru ingin menyelesaikan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

    "Susah kan saya. Dulu dituduh lelet, terlambat. Sekarang ke pengadilan, dibilang buru-buru, susah," kata Ali di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 September 2020.

    Salah satu pihak yang mempertanyakan cepatnya pelimpahan berkas perkara Jaksa Pinangki adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai Kejaksaan Agung seharusnya tak tergesa-gesera melimpahkan berkas perkara Jaksa Pinangki ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Kurnia menyebut ada dua hal yang belum jelas dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut. Pertama, soal kemungkinan adanya 'orang besar' di balik kasus Jaksa Pinangki. "Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap, langsung begitu saja percaya kepada Pinangki," ujar dia.

    Kedua, terkait upaya Pinangki membantu Djoko Tjandra mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Menurut Kurnia, Kejaksaan Agung semestinya turut mendalami dugaan oknum internal MA yang bekerja sama dengan Pinangki.

    "Pertanyaan lebih lanjut, apakah Kejaksaan sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?" ucap Kurnia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Traveling saat Pandemi Covid-19

    Berikut tips untuk tetap waspada pandemi Covid-19 meski sedang liburan.