HNW Apresiasi Komitmen Pemerintah dan Ormas Lindungi Ulama

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dr. H M Hidayat Nur Wahid.

INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr Hidayat Nur Wahid atau HNW, mengapresiasi komitmen pemerintah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, untuk melindungi Ulama.

Hidayat juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut tuntas maraknya kasus penusukan Ulama oleh yang disebut sebagai “orang gila” ini. Bahkan, kasus-kasus sebelum penusukan Syekh Ali Jaber juga diinstruksikan oleh Jokowi untuk diusut tuntas, agar tak sisakan spekulasi.

“Itu kewajiban Negara untuk melindungi seluruh Bangsa Indonesia. Karenanya penting juga Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa instruksinya itu dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara tulus, serius, jujur dan transparan. Serta sesuai dengan proses penegakan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan mencapai hasil yang benar untuk tegakkan hukum dan lindungi Ulama. Sehingga “gila” tidak lagi menjadi modus dan spekulasi, agar hukum tegak, dan teror serta rasa tidak aman di kalangan Ulama dan Umat, tidak terus menyebar,” kata Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (17/9).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi Polri terkait kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Karena instruksi Presiden Jokowi tersebut telah direspon Polri yang menahan dan mengancam dengan hukuman berat, hingga hukuman mati terhadap pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber.

“Itu sikap yang seharusnya dilakukan oleh Polri, dan itu bisa menentramkan masyarakat. Hal itu lebih sesuai dengan ketentuan hukum, daripada Polri menyebut pada awalnya pernyataan spekulatif bahwa pelakunya mengalami gangguan kejiwaan,” kata Hidayat menambahkan.

HNW berharap kasus teror dan tindakan kriminal terhadap Ulama yg sedang menyiarkan Agama seperti ini, dan kasus-kasus sebelumnya dengan dugaan bahwa pelakunya gila, segera diusut kembali hingga ke proses pengadilan.

“Bila mengacu Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang berwenang memutuskan bahwa pelaku gila atau tidak adalah hakim, bukan penyidik maupun lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan karena pelakunya diduga gila. Biarkan hakim dalam pengadilan yang transparan dan profesional yang memutus berdasarkan fakta persidangan dan pendapat ahli. Agar keadilan hukum terjaga, Umat tidak dihantui terornya orang gila, dan Ulama serta tokoh Agama terlindungi pula,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mendukung langkah sejumlah Ormas Islam, seperti Banser NU, Kokam Muhammadiyah, FPI, dan PA 212 yang menegaskan kembali bahwa mereka akan melindungi para Ulama.

“Keterlibatan positif mereka dibutuhkan untuk ikut membantu pengawalan terhadap Ulama dan menghadirkan rasa aman bagi Umat dan panutannya, dari berbagai kemungkinan terjadinya teror yang tak terduga. Tentunya dengan tetap mengindahkan aturan hukum dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang,” ujarnya.

HNW menjelaskan dalam draft RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang diusulkan oleh FPKS, FPKB dan FPPP yang akan dibahas di DPR, Ulama atau tokoh Agama, bila sedang menjalankan fungsi sebagai Ulama/Tokoh Agama, atau sedang menyampaikan ajaran agamanya, maka mereka berhak memperoleh perlindungan fisik dan hukum. Namun, karena keterbatasan personel kepolisian, maka RUU tersebut juga mengatur peran serta masyarakat untuk ikut melakukan perlindungan kepada Ulama atau tokoh Agama. Oleh karenanya, dengan memperhatikan perkembangan yang ada, HNW berharap RUU ini segera dibahas dan disahkan di DPR.

“Semua komponen bangsa di negara Pancasila ini, harusnya bergotong royong dan bersatu padu melindungi Ulama dan tokoh Agama dari berbagai Agama yang diakui di Indonesia. Bila Pemerintah menggunakan kewenangannya, dan Ormas mengerahkan anggotanya, maka Partai Politik juga bisa ikut melindungi Ulama dan Tokoh Agama secara serius dengan segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang melindungi Ulama dan tokoh Agama pada umumnya,” tutur HNW.(*)






Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

12 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

27 hari lalu

Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

Langkah terjun ke metaverse sekaligus memantapkan UT sebagai Cyber University dan Cyber Academy.


Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

28 hari lalu

Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

Syarief Hasan menilai, kenaikan BBM B?bersubsidi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.


Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

28 hari lalu

Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

Ketua MPR RI Bamsoet, mendorong PT Cipta Aset Digital mengalahkan Rusia dan Kazakhstan.


Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

28 hari lalu

Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berolahraga sambil menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.


Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

31 hari lalu

Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

Penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga dinilai terburu-buru


Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

33 hari lalu

Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

Jika menginginkan manajemen masjid yang mengimplementasikan nilai-nilai hijrah maka perlu realisasi dari semangat ukhuwah dan prinsip Islam yg rahmatan lil alamin.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

34 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

42 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Yandri mengatakan, wawasan kebangsaan warga MA tak perlu diragukan.


Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

42 hari lalu

Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.