6 Hal Baru yang Terungkap dalam Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). ANTARA/Adam Bariq

    Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). ANTARA/Adam Bariq

    TEMPO.CO, Jakarta - Satu setengah bulan sudah sejak terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, ditangkap dalam pelariannya di Malaysia oleh Bareskrim Polri  pada Kamis, 30 Juli 2020. Saat ini, enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka adalah mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Kejagung Pinangki Sirna Malasari. Lalu, Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Djoko Tjandra, pengusaha Tommy Sumardi, politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya.

    Saat ini, sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini masih terus diperiksa. Di saat yang bersamaan, sejumlah keterangan baru muncul dalam kasus ini sepanjang beberapa minggu terakhir, berikut di antaranya:

    1. Lima inisial

    Selain keenam tersangka, belakangan muncul lima inisial nama yang disebut Jaksa Pinangki saat mengurus fatwa bebas untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyebut kelima nama itu sering disebut Pinangki saat berkomunikasi dengan Djoko dan Anita.

    Mereka adalah T, DK, BP, HA, SHD, dengan latar belakang swasta dan pejabat. “Belum banyak data tentang seberapa besar signifikannya. Justru itu aku serahin KPK untuk telusuri,” ucap dia ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 15 September 2020.

    2. Sandi Bapakmu Bapakku

    Setelah lima inisial nama, MAKI lalu mengungkapkan adanya sandi bapakmu dan bapakku di kasus Jaksa Pinangki. Seperti inisial nama, Boyamin menyebut sandi ini juga kerap dipakai Pinangki saat berkomunikasi dengan Djoko dan Anita. 

    Menurut MAKI penggunaan istilah ini tak didalami dalam penyidikan di Kejaksaan Agung. Karena itu, Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik siapa yang dimaksud dengan bapak itu.

    3. King Maker

    MAKI belum berhenti. Mereka juga mengungkapkan istilah king maker di kasus Jaksa Pinangki. Boyamin menduga istilah king maker merujuk kepada seseorang. Menurut Boyamin Saiman king maker disebut beberapa kali dalam percakapan antara Pinangki dengan tersangka lain dalam kasus ini. 

    Misalnya, ketika king maker belum menyetujui upaya yang dilakukan Pinangki dkk untuk Djoko Tjandra. "Ada penyebutan karena king maker belum setuju, belum apa segala macem begitu," kata dia.

    4. Pencekalan Rahmat

    Di tengah berbagai keterangan yang disampaikan MAKI, kejaksaan terus mendalami kasus Djoko Tjandra ini. Rabu, 16 September 2020, Kejagung mengkonfirmasi pencekalan terhadap Rahmat, orang Djoko Tjandra yang jadi saksi penting dalam kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra.

    Menurut sumber yang mengetahui, Rahmat dan Djoko Tjandra telah berkawan sejak lama. Perkenalan keduanya berawal lantaran sama-sama berprofesi sebagai pengusaha. Mereka berteman jauh sebelum Djoko Tjandra terseret kasus korupsi Bank Bali. 

    Dalam perkara ini, Rahmat disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan Pinangki dengan Djoko Tjandra. Ia juga pernah pergi bersama Pinangki dan Anita Kolopaking bertemu Djoko Tjandra di Malaysia.

    5. US$ 1 juta untuk Jaksa Pinangki

    Kamis, 17 September 2020, Kejagung menyebut Djoko Tjandra menyediakan imbalan US$ 1 juta atau setara Rp 150 miliar untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait proposal kepengurusan fatwa bebas di MA.

    "Namun uang akan diserahkan melalui pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan PSM (Pinangki). Hal itu sesuai dengan proposal 'action plan' yang dibuat oleh keduanya kepada Djoko Tjandra," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis.

    6. US$ 10 juta untuk Fatwa Bebas

    Selain itu, Djoko juga bersedia memberikan uang sebesar US$ 10 juta atau kurang lebih Rp 148 miliar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk mengurus keperluan fatwa bebas tersebut.

    Djoko kemudian memerintahkan adik iparnya, almarhum Herriyadi Angga Kusuma untuk memberikan uang muka US$ 500 ribu kepada Pinangki melalui Andi Irfan. Selanjutnya, dari uang US$ 500 ribu itu, Pinangki memberikan US$ 50 ribu kepada Anita Kolopaking.

    Sisanya, USD 450 ribu, digunakan Jaksa Pinangki untuk membiayai kebutuhan hidupnya yakni menyewa apartemen di New York, membayar kartu kredit, membayar perawatan kecantikan, menyewa Apartment Essence Darmawangsa dan Apartment Pakubuwono Signature.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto