Djoko Tjandra Diduga Mau Sediakan US$ 11 Juta untuk Mengurus Fatwa Bebas di MA

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Tersangka kasus pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyebut Djoko Tjandra menyediakan imbalan US$ 1 juta atau setara Rp 150 miliar untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait proposal kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung (MA).

    "Namun uang akan diserahkan melalui pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan PSM (Pinangki). Hal itu sesuai dengan proposal 'action plan' yang dibuat oleh keduanya kepada Djoko Tjandra," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis pada Kamis, 17 September 2020.

    Selain itu, Djoko juga bersedia memberikan uang sebesar US$ 10 juta atau kurang lebih Rp 148 miliar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk mengurus keperluan fatwa bebas tersebut.

    Djoko kemudian memerintahkan adik iparnya, almarhum Herriyadi Angga Kusuma untuk memberikan uang muka US$ 500 ribu kepada Pinangki melalui Andi Irfan. Selanjutnya, dari uang US$ 500 ribu itu, Pinangki memberikan US$ 50 ribu kepada Anita Kolopaking.

    Sisanya, US$ 450 ribu, digunakan Pinangki untuk membiayai kebutuhan hidupnya yakni menyewa apartemen di New York, membayar kartu kredit, membayar perawatan kecantikan, menyewa Apartment Essence Darmawangsa dan Apartment Pakubuwono Signature.

    Hanya saja, kerja sama Djoko, Pinangki, dan Andi Irxan putus di tengah jalan lantaran eks buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu merasa curiga.

    Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Pinangki disangkakan pasal berlapis yakni Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 UU Tipikor; Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU; dan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor sub Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Kasus Rangga, Bocah Yang Cegah Ibu Diperkosa

    Pada Kamis, 15 Oktober 2020, tagar #selamatjalanrangga trending di Facebook dan Twitter.