Kejaksaan Sebut Djoko Tjandra Janjikan USD 1 Juta untuk Jaksa Pinangki

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Pinangki akhirnya dinon-job-kan dan dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019. Dalam salah satu perjalanan ke Singapura dan Malaysia tersebut ia diduga bertemu Djoko Tjandra. Instagram

    Jaksa Pinangki akhirnya dinon-job-kan dan dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019. Dalam salah satu perjalanan ke Singapura dan Malaysia tersebut ia diduga bertemu Djoko Tjandra. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyebut Djoko Tjandra bersedia menyediakan imbalan sebesar USD 1 juta atau sekitar Rp 15 miliar untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait proposal kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung (MA).

    "Namun uang akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan PSM. Hal itu sesuai dengan proposal 'action plan' yang dibuat oleh keduanya kepada Djoko Tjandra," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis pada Kamis, 17 September 2020.

    Selain itu, Djoko Tjandra disebut-sebut bersedia memberikan uang sebesar USD 10 juta atau kurang lebih Rp 148 miliar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk mengurus keperluan fatwa bebas tersebut.

    Djoko Tjandra kemudian memerintahkan adik iparnya, almarhum Herriyadi Angga Kusuma untuk memberikan uang muka USD 500 ribu kepada Jaksa Pinangki melalui Andi Irfan. Selanjutnya, dari uang USD 500 ribu itu, Jaksa Pinangki memberikan USD 50 ribu kepada Anita Kolopaking.

    Sisanya, USD 450 ribu, digunakan Jaksa Pinangki untuk membiayai kebutuhan hidupnya yakni menyewa apartemen di New York, membayar kartu kredit, membayar perawatan kecantikan, menyewa Apartment Essence Darmawangsa dan Apartment Pakubuwono Signature.

    Hanya saja, kerja sama Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki, dan Andi Irfan putus di tengah jalan lantaran eks buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu merasa curiga.

    Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Pinangki disangkakan pasal berlapis yakni Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 UU Tipikor; Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU; dan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor sub Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Kasus Rangga, Bocah Yang Cegah Ibu Diperkosa

    Pada Kamis, 15 Oktober 2020, tagar #selamatjalanrangga trending di Facebook dan Twitter.