Bawaslu dan Mahfud Md Undang Partai Bahas Protokol Covid-19 di Pilkada 2020

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Menko, Menteri, aparat penegak hukum, dan sejumlah lembaga pengawas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020. Foto: Humas Menko Polhukam

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengundang sejumlah dewan pimpinan pusat partai politik untuk membahas protokol Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md kemungkinan akan hadir dalam pertemuan yang digelar Jumat, 18 September 2020.

"Kami besok kemungkinan dengan Menkopolhukam akan ada pertemuan dengan DPP partai politik yang akan ikut dalam kompetisi," kata Bagja dalam webinar, Kamis, 17 September 2020.

Bagja menyampaikan pertemuan tersebut merupakan salah satu antisipasi kemungkinan adanya kerumunan massa saat tahapan pengumuman penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pada 23 dan 24 September ini. Menurut dia, partai politik punya kontribusi dalam pengumpulan massa. "Oleh sebab itu kami menggugah keseriusan teman-teman partai politik untuk menyesuaikan dengan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini," kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu akan meminta DPP partai politik untuk mengingatkan DPD dan DPC partai agar tak mengumpulkan massa dalam tahapan-tahapan Pilkada 2020 selanjutnya. Partai diminta mengingatkan pengurus untuk taat protokol Covid-19 yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Bagja mengatakan Bawaslu sudah menyurati DPC-DPC partai politik untuk tidak melakukan pengerahan massa saat pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020. Partai politik juga diminta tak membawa massa ke persidangan seumpama nantinya ada sengketa di Bawaslu.

Namun, kerumunan massa banyak terjadi saat tahapan pendaftaran pasangan calon. Bawaslu mencatat ada 243 pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dengan menyebabkan kerumunan.

Bagja mengatakan ada sekitar 40 bakal calon yang positif Covid-19 nekat datang ke KPU untuk mendaftar. Padahal, PKPU sudah mengatur bahwa bakal calon yang positif Covid-19 bisa mendaftar via video konferensi.

"Yang agak mengkhawatirkan, membuat penyelenggara dagdigdugder adalah masih adanya pasangan calon yang mendaftar (ke KPU) padahal sudah tahu terkena Covid-19," kata Bagja.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

8 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

21 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

1 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

3 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.