Komnas HAM Sebut Penundaan Pilkada 2020 Punya Landasan Hukum

Reporter

Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kiri belakang) menerima pengaduan dari perwakilan Forum Lintas Paguyuban se Papua di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda Pilkada 2020. Alasan utamanya ialah belum terkendalinya kasus Covid-19 dan bahkan mengalami tren yang terus meningkat, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

"Sebagai lembaga negara tentu bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Orang pikir nanti saya tak tahu cara memimpin lembaga negara. Itu penting," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, Kamis, 17 September 2020.

Amir mengatakan dengan belum terkendalinya kasus Covid-19 penundaan tahapan Pilkada 2020 memiliki landasan yuridis yang kuat. Aturan yang bisa dijadikan acuan ialah yang dikeluarkan oleh PBB tentang Policy Brief on Election Covid-19.

Dalam aturan itu pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat. Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Darurat Covid-19, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.   

Lebih lanjut, Amiruddin menilai bila Pilkada 2020 tetap berjalan dikhawatirkan kasus Covid-19 semakin tidak terkendali dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. "Sebelum masuk pada undang-undang, ada ujaran orang bijak menyatakan begini, pintas sebelum hanyut. Artinya kalau sudah hanyut, kita nggak bisa buat apa-apa lagi," ujar Amir.

Berdasarkan catatan Bawaslu terdapat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran peserta Pilkada 2020. Catatan lainnya ada 59 peserta Pilkada yang positif Covid-19.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan penumpukan massa perlu ditindak tegas menjelang Pilkada 2020. Bukan hanya di Kantor KPU, melainkan juga di halaman kantor dan beberapa titik kumpul massa. "Jadi bisa dilakukan pembubaran secara langsung titik pengumpulan massa, di titik-titik kecil sebelum menuju titik kumpul utama," tuturnya.

YEREMIAS A. SANTOSO






Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

1 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

1 hari lalu

Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.411 pada hari ini. Kasus terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta yaitu 580 orang.


Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

2 hari lalu

Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

Jumlah pengunjung di beberapa mal di Kota Solo meningkat signifikan seiring melandainya kasus Covid-19. Okupansi tenant turut naik.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

3 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

6 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.


6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

6 hari lalu

6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

Komnas HAM mengumumkan temuan awal dalam penyelidikan kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua.


Cerita Komnas HAM Saat Wawancara dengan Pelaku Mutilasi di Mimika

6 hari lalu

Cerita Komnas HAM Saat Wawancara dengan Pelaku Mutilasi di Mimika

Anam bersama timnya melakukan wawancara dalam rangka penyelidikan Komnas HAM di kasus yang menewaskan 4 warga sipil ini.


Komnas HAM Desak TNI Pecat Anggotanya yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika

6 hari lalu

Komnas HAM Desak TNI Pecat Anggotanya yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika

Komnas HAM mendorong pendalaman kasus mutilasi di Mimika, Papua ini dengan pendekatan scientific crime investigation khususnya terkait jejak digital.