Komnas HAM Sebut Penundaan Pilkada 2020 Punya Landasan Hukum

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kiri belakang) menerima pengaduan dari perwakilan Forum Lintas Paguyuban se Papua di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. ANTARA

    Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kiri belakang) menerima pengaduan dari perwakilan Forum Lintas Paguyuban se Papua di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda Pilkada 2020. Alasan utamanya ialah belum terkendalinya kasus Covid-19 dan bahkan mengalami tren yang terus meningkat, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

    "Sebagai lembaga negara tentu bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Orang pikir nanti saya tak tahu cara memimpin lembaga negara. Itu penting," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, Kamis, 17 September 2020.

    Amir mengatakan dengan belum terkendalinya kasus Covid-19 penundaan tahapan Pilkada 2020 memiliki landasan yuridis yang kuat. Aturan yang bisa dijadikan acuan ialah yang dikeluarkan oleh PBB tentang Policy Brief on Election Covid-19.

    Dalam aturan itu pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat. Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Darurat Covid-19, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.   

    Lebih lanjut, Amiruddin menilai bila Pilkada 2020 tetap berjalan dikhawatirkan kasus Covid-19 semakin tidak terkendali dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. "Sebelum masuk pada undang-undang, ada ujaran orang bijak menyatakan begini, pintas sebelum hanyut. Artinya kalau sudah hanyut, kita nggak bisa buat apa-apa lagi," ujar Amir.

    Berdasarkan catatan Bawaslu terdapat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran peserta Pilkada 2020. Catatan lainnya ada 59 peserta Pilkada yang positif Covid-19.

    Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan penumpukan massa perlu ditindak tegas menjelang Pilkada 2020. Bukan hanya di Kantor KPU, melainkan juga di halaman kantor dan beberapa titik kumpul massa. "Jadi bisa dilakukan pembubaran secara langsung titik pengumpulan massa, di titik-titik kecil sebelum menuju titik kumpul utama," tuturnya.

    YEREMIAS A. SANTOSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.