Cegah Klaster Pilkada 2020, Polisi Bisa Bubarkan Kerumunan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Sat Sabhara Polda Riau menggunakan anjing K-9 untuk membubarkan pengunjuk rasa yang anarkis dalam simulasi Sispam Kota dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau di Kabupaten Kampar, Riau, Kamis 23 Juli 2020. Simulasi ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan para petugas dalam menghadapi unjuk rasa pada Pilkada Serentak tahun 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

    Petugas Sat Sabhara Polda Riau menggunakan anjing K-9 untuk membubarkan pengunjuk rasa yang anarkis dalam simulasi Sispam Kota dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau di Kabupaten Kampar, Riau, Kamis 23 Juli 2020. Simulasi ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan para petugas dalam menghadapi unjuk rasa pada Pilkada Serentak tahun 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait penegakan protokol Covid-19 di Pilkada 2020. Menurut Bagja, kepolisian akan membubarkan kerumunan massa di tahapan Pilkada 2020 seperti membubarkan unjuk rasa.

    "Kami tadi sudah bicara dengan kepolisian, maka polanya akan mengikuti pola pembubaran unjuk rasa," kata Bagja dalam webinar, Kamis, 17 September 2020.

    Bagja mengatakan polisi akan membubarkan massa sejak dari titik pengumpulan yang terpisah di beberapa daerah. Biasanya, massa akan berkumpul di titik-titik terpisah sebelum akhirnya menuju dan berkumpul di titik utama.

    Menurut dia, pembubaran oleh polisi bisa dilakukan atas rekomendasi Bawaslu atau temuan polisi sendiri. Dia mengatakan kesepakatan ini sudah diputuskan dalam rapat kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Satgas Covid-19 yang digelar Kamis ini.

    Rapat kerja tersebut sekaligus membahas antisipasi pengerahan massa pada 23 September nanti pada saat penetapan pasangan calon Pilkada 2020. "Yang disayangkan KPU tidak hadir dalam rapat ini karena seharusnya bisa masuk dalam PKPU," kata Bagja.

    Bagja mengatakan Bawaslu telah merekomendasikan KPU untuk mengingatkan bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pendaftaran 4-6 September 2020. KPU diminta mengingatkan para bakal Paslon untuk tak mengulangi pengerahan massa.

    Bagja mengatakan para kandidat yang melanggar protokol kesehatan itu tak bisa ditindak dengan pidana pemilihan. Sebab, protokol Covid-19 belum diatur dalam Undang-undang Pilkada.

    Namun ia menyebut pelanggaran ini bisa ditindak dengan pidana lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Kami teruskan ke teman-teman Kepolisian untuk menindak secara pidana melalui peraturan perundang-undangan yang lain, UU Nomor 4 Tahun 1984," ujar Bagja.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?