RUU Kejaksaan, DPR Khawatirkan Kewenangan Penyadapan Terlalu Luas dan Berbahaya

Reporter

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan Badan Legislasi DPR Taufik Basari mempertanyakan keberadaan kewenangan penyadapan yang masuk dalam konteks ketertiban umum di dalam RUU tersebut.

"Aturan terkait penyadapan dalam RUU Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30, ada dua masalah, yaitu tata letaknya dan politik hukum," kata Taufik Basari dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis 17 September 2020.

Pertama, lanjut dia, terkait tata letak kewenangan penyadapan diletakkan di bawah kewenangan terkait dengan ketertiban umum. Hal itu sangat luas dan berbahaya.

Menurut dia, kalaupun mau ada kewenangan penyadapan yang dimiliki berbagai instansi, konteksnya harus penegakan hukum sehingga sangat keliru apabila menempatkannya dalam ranah ketertiban umum.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai kewenangan penyadapan ditempatkan di bawah ranah ketertiban umum maka semua orang bisa disadap untuk mengetahui gerak gerik seseorang.

"Kalaupun mau ada kewenangan penyadapan, letaknya harus dalam ranah penegakan hukum," ujarnya.

Kedua, menurut Taufik, terkait dengan politik hukum. Dia merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang konsisten pendiriannya bahwa penyadapan merupakan perbuatan tindakan yang melawan hukum karena melanggar hak privasi dan HAM yang boleh dibatasi dengan sebuah UU.

Taufik Basari mengatakan bahwa MK khawatir kalau diberikan kewenangan penyadapan tanpa kejelasan mekansime seperti alasan penyadapan, batas waktu, dan perlakuan terhadap hasil penyadapan.

Sebelum diberikan kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan, kata dia, pastikan terlebih dahulu RUU Penyadapan disahkan menjadi UU.

Dengan demikian, hal-hal yang dikhawatirkan bisa diminimalisasi dan diatur dalam UU bukan peraturan internal Kejaksaan dan Polri.

"Batasan HAM boleh dilakukan namun mekanismenya harus jelas diatur dalam sebuah UU," katanya.

Ia menyarankan pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan bisa ditunda hingga disahkannya UU khusus terkait dengan penyadapan dan harus dipastikan mekanismenya dibuat perinci agar tidak disalahgunakan.

Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) Huruf g yaitu Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelengarakan pusat monitoring.

ANTARA






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

44 menit lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

19 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.


Bharada E Siap Hadapi Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

20 jam lalu

Bharada E Siap Hadapi Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Ronny Talapessy menyatakan Bharada E siap menghadapi sidang kasus pembunuhan Brigadir J setelah berkasnya dinyatakan lengkap.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

1 hari lalu

Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

Kerugian dalam kasus KSP Indosurya disebut Kejaksaan Agung sebagai yang terbesar dalam sejarah yaitu Rp 106 triliun dengan 23 ribu korban.


Soal Penahanan Putri Candrawathi, Jampidum: Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

1 hari lalu

Soal Penahanan Putri Candrawathi, Jampidum: Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa bisa saja melakukan penahanan apabila khawatir Putri Candrawathi melarikan diri, merusak barang bukti, dan melakukan tindak pidana lain.


Alasan Kejaksaan Agung Gabungkan Dua Perkara yang Jerat Ferdy Sambo

1 hari lalu

Alasan Kejaksaan Agung Gabungkan Dua Perkara yang Jerat Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan penggabungan dua perkara yang menjerat Ferdy Sambo yaitu pembunuhan berencana dan obstruction of justice.


Kejaksaan Nyatakan Berkas Ferdy Sambo Cs Sudah P21

1 hari lalu

Kejaksaan Nyatakan Berkas Ferdy Sambo Cs Sudah P21

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo Cs telah lengkap atau P21.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

1 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK