Firli: Waspadai Penipuan oleh KPK Gadungan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik,  di gedung KPK C1, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO helimousine. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Ketua KPK Firli Bahuri berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik, di gedung KPK C1, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO helimousine. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ada pihak-pihak yang kini mengatasnamakan KPK untuk melakukan penipuan kepada aparat pemerintah daerah. Firli mengatakan pihak yang mengaku KPK ini melakukan pemerasan, dan menawarkan jasa dengan meminta imbalan.

    "Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK di sejumlah daerah seperti di Bengkulu, Bireuen Aceh dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat," kata Firli dalam keterangan tertulis, Kamis 17 September 2020.

    Menurut Firli modus yang dilakukan adalah menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah di daerah yang diduga 'bermain' dalam proyek pembangunan di wilayahnya. Atau pada pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara.

    Firli mengatakan ada beberapa aparat pemerintah yang berani melawan KPK gadungan tersebut, dengan melaporkan kepada petugas kepolisian. Namun menurutnya ada pula aparatur pemerintah yang termakan oleh modus yang dilakukan KPK gadungan ini.

    "Tak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi sapi perah petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara di daerah," tuturnya.

    Menjelang Pilkada 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 ini, Firli mengatakan, ada pula modus lain yang dilakukan. Para pelaku kata dia, mencatut nama KPK dengan memanfaatkan momentum Pilkada ini.

    "KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang," ujar Firli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Penyebab dan Cara Mencegah Upaya Bunuh Diri

    Bunuh diri tak mengenal gender. Perempuan lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Tapi, lebih banyak laki-laki yang tewas dibanding perempuan.