Minta Dokumen Prakerja, ICW: Menko Perekonomian Tak Paham Keterbukaan Informasi

Reporter

Peneliti ICW, Almas Sjafrina (Dok.istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkritik Kementerian Koordinator Perekonomian tidak terbuka karena tidak memberikan dokumen yang dimohonkan ICW terkait program prakerja. ICW menuding Kemenko Perekonomian tidak paham keterbukaan informasi, dan menduga mengulur waktu hingga menghambat hak warga memperoleh informasi publik.

"ICW saat ini tengah bersengketa informasi melawan Kemenko Bidang Perekonomian RI. Sidang yang telah berlangsung tiga kali ini berawal dari tidak diberikannya dokumen yang ICW mohonkan pada 12 Mei 2020 terkait dokumen program prakerja," tutur Almas Sjafrina dalam keterangan tertulis, Kamis 17 September 2020.

ICW mengatakan hingga persidangan ketiga yang digelar secara virtual oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu 16 Mei September 2020 Kemenko Perekonomian masih tidak memberikan dokumen yang dimohonkan.

Pada sidang sebelumnya, pihak Kemenko Perekonomian menyebut bahwa dokumen perjanjian kerja sama antara Manajemen Pelaksana Program Prakerja dan delapan platform digital merupakan informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan. Pada saat yang bersamaan, dokumen tersebut disebut tidak dikuasai oleh Kemenko Perekonomian. Namun, Kemenko Perekonomian belum melakukan uji konsekuensi di KIP sehingga pengecualian dan sifat rahasia dokumen tersebut tidak berdasar.

Dalam sidang ketiga, pihak termohon informasi yang diwakili oleh tim hukum Kemenko Perekonomian juga menghadirkan tim hukum Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Namun, kehadiran pihak-pihak tersebut dianggap tetap tidak menjawab masalah sengketa informasi yang ICW ajukan.

"Penjelasan dari pihak manajemen pelaksana mengukuhkan ketertutupan badan publik dan menunjukkan bahwa pihak termohon tidak memahami dan memegang prinsip keterbukaan informasi. Keabsahan kehadiran manajemen pelaksana juga patut dipertanyakan karena tidak disertai surat kuasa dari Kemenko Perekonomian," tuturnya.

Adapun dokumen informasi yang ICW tuntut untuk dibuka yaitu:

1. Notulensi dan daftar hadir pembahasan program prakerja antara manajeman pelaksana dan delapan platform digital yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dilakukan pada akhir 2019.
2. Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program; dan
3. Dokumen mengenai perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id sebagai platform digital pada program kartu prakerja;

FIKRI ARIGI






Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

17 jam lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


Pertemuan Sherpa G20 Ketiga Jadi Kunci Penyiapan Leaders' Declaration

2 hari lalu

Pertemuan Sherpa G20 Ketiga Jadi Kunci Penyiapan Leaders' Declaration

Setiap negara peserta diharapkan berkolaborasi untuk kepentingan bersama.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

2 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Pemerintah Tambah 19 Kelompok Komoditas ke SiNas Neraca Komoditas

9 hari lalu

Pemerintah Tambah 19 Kelompok Komoditas ke SiNas Neraca Komoditas

Kementerian dan lembaga diminta mendorong para pelaku usaha untuk melaksanakan penyiapan komoditas agar dapat segera dimasukan dalam Neraca Komoditas pada tahap III.


Persiapkan Agenda GCRG pada Sidang Umum PBB, Selesaikan Krisis Pangan, Energi dan Keuangan Dunia

12 hari lalu

Persiapkan Agenda GCRG pada Sidang Umum PBB, Selesaikan Krisis Pangan, Energi dan Keuangan Dunia

Untuk melakukan persiapan bahan pembahasan pada acara tersebut, dilakukan pertemuan di tingkat Sherpa GCRG. #InfoTempo


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

19 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

22 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


Transjakarta Sebut Airlangga Dukung Target Pengadaan 10 Ribu Bus Listrik di 2030

26 hari lalu

Transjakarta Sebut Airlangga Dukung Target Pengadaan 10 Ribu Bus Listrik di 2030

Jajaran direksi PT Transjakarta menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta dukungan regulasi guna merealisasikan target 10 ribu bus listrik