Mahfud Md Gelar Konsultasi Publik Terkait Persatuan di 10 Provinsi

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memakaikan masker kepada seorang pengemudi becak di Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, meluncurkan program konsultasi publik dalam rangka memperkukuh ikatan persatuan bangsa pada 16 September 2020. Dia menyampaikan bahwa program ini diperlukan dalam rangka memetakan sekaligus mengidentifikasi permasalahan terkait dengan persatuan dan kebangsaan.

“Kita ingin memperkukuh ikatan kebangsaan kita, persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi karena ini akan membuat kebijakan, maka perlu ada diskusi publik dulu. Untuk itu, sudah dibagi kuesioner sehingga kita tahu pandangan dari 10 provinsi sehingga nanti dapat diketahui masalah kebersatuan kita ini ada di mana,” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Kamis, 17 September 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam, Janedjri M Gaffar, menyampaikan bahwa program ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai bentuk kerawanan dan ancaman terkait masalah persatuan.

“Sesuai dengan sifat dinamis dari masyarakat serta interaksi internal dan eksternal, maka setiap kebijakan dan program kegiatan tentu perlu dievaluasi agar menjadi semakin baik demi semakin kokohnya kesatuan bangsa,“ ujar Gaffar.

Kegiatan konsutasi publik rencananya akan dilaksanakan di 10 daerah provinsi.  Terdapat 12 isu strategis yang menjadi substansi di antaranya; Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara; Etika Kehidupan Berbangsa; Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Pembauran Kebangsaan; dan Moderasi Beragama.

Selanjutnya, Kewaspadaan Nasional; Sinergitas TNI/POLRI dengan Masyarakat; Kesadaran Bela Negara; Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada; Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada; Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.

Kedepannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam.






Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

3 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

3 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.


KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

4 hari lalu

KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

KontraS mencium ada aroma kuat impunitas terhadap pelanggar HAM berat dalam penerbitan Keppres Pembentukan Tim PPHAM.