MAKI Ungkap Ada Sebutan King Maker dalam Perkara Jaksa Pinangki

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan oknum jaksa yang bertemu Joko Tjandra ke Komisi Kejaksaan pada Jumat, 24 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan oknum jaksa yang bertemu Joko Tjandra ke Komisi Kejaksaan pada Jumat, 24 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta-Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengungkapan ada istilah king maker di kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. MAKI menduga istilah itu pernah digunakan oleh Pinangki saat berkomunikasi membahas pengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra. "Ada penyebutan istilah king maker dalam pembicaraan itu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

    Boyamin menduga istilah king maker merujuk kepada seseorang. Pinangki, kata dia, diduga juga pernah menyamarkan istilah king maker dengan sebutan lainnya. Namun, Boyamin enggan menyebutkan istilah kedua yang merujuk pada orang yang sama itu.

    Menurut Boyamin Saiman king maker disebut beberapa kali dalam percakapan antara Pinangki dengan tersangka lain dalam kasus ini. Misalnya, ketika king maker belum menyetujui upaya yang dilakukan Pinangki dkk untuk Djoko Tjandra. "Ada penyebutan karena king maker belum setuju, belum apa segala macem begitu," kata dia.

    Selain itu, kata Boyamin, para tersangka di kasus Djoko Tjandra menyebut bahwa king maker marah, hingga menghambat upaya mereka membebaskan Djoko. "King maker itu marah dan kemudian melakukan upaya hambatan, menghambat atas upaya pihak lain misalnya. Belum setuju atas sesuatu, deal-nya kira-kira gitu," kata dia.

    Boyamin  menyerahkan sejumlah dokumen yang bisa digunakan menjadi petunjuk KPK mendalami peran pihak yang disebut king maker ini. Selain soal king maker, Boyamin mengatakan ada pula petunjuk mengenai dugaan keterlibatan pihak lain yang terkandung dalam dokumen yang akan diserahkan ke KPK. Misalnya istilah Bapak Anita dan Bapak Pinangki, serta dugaan bahwa Pinangki rutin melaporkan upayanya membebaskan Djoko Tjandra ke atasannya di Kejaksaan Agung.

    Boyamin mengatakan tak bisa memberikan petunjuk itu ke polisi dan kejaksaan karena kedua lembaga penegak hukum sudah hampir merampungkan penyidikannya. Padahal menurut Boyamin, masih banyak pihak-pihak lain yang diduga terlibat perkara ini. "Sudah tidak ada peluang lagi di sana, padahal ada dugaan orang lain yang disebut," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.