Kemendagri: 73 Kepala Daerah yang Ditegur Tito Sudah Taat Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MeMendagri Muhammad Tito Karnavian; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; dan Komisaris Pertamina, Condro Kirono. Pemberian bantuan Pertamina ke TP-PKK Pusat berlangsung di Lobby Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (9/09/2020).

    MeMendagri Muhammad Tito Karnavian; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; dan Komisaris Pertamina, Condro Kirono. Pemberian bantuan Pertamina ke TP-PKK Pusat berlangsung di Lobby Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (9/09/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan 73 kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kini telah mematuhi protokol kesehatan.

    "Kami secara tegas menegur ada 73 kepala daerah yang kebetulan inkumben dan maju lagi sebagai bakal pasangan calon, dan alhamdulillah teguran ini sudah dipatuhi oleh teman-teman kepala daerah," kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 September 2020.

    Bahtiar mengatakan, kepala daerah dan wakilnya yang menjadi bakal pasangan calon di Pilkada 2020 juga dengan kesadaran sendiri telah menandatangani pakta integritas bersama penyelenggara di daerah. Dalam pakta integritas itu ditegaskan bahwa bapaslon menyatakan kepatuhannya terhadap protokol Covid-19.

    "Karena sekali lagi diharapkan yang terpilih di 270 daerah ini lah justru kepala daerah yang mampu menghadapi Covid-19," ujarnya.

    Sejak awal, kata Bahtiar, Mendagri Tito menginginkan para calon kepala daerah beradu gagasan dengan titik tekannya pada tema penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Pilkada kali ini harus dijadikan instrumen perlawanan terhadap Covid-19.

    Menurut Bahtiar, pemerintah telah mendorong agar masalah protokol kesehatan ini masuk dalam aturan KPU. Misalnya, alat peraga dan alat kampanye yang mesti terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19. 

    "Misal membagi masker, mungkin bertuliskan namanya, fotonya, nomor urutnya dan seterusnya. Kemudian bagi-bagi hand sanitizer. Jadi masyarakat menerima manfaat dari Pilkada ini. Masyarakat juga terlindungi dari Covid-19," ucap Bahtiar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.