2 Alasan PN Denpasar Kaji Pergantian Majelis Hakim Kasus Jerinx

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim melihat layar yang menampilkan sidang daring perdana dengan terdakwa Jerinx SID di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, 10 September 2020. Jerinx  meminta kepada majelis hakim untuk menggelar sidang tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Johannes P. Christo

    Hakim melihat layar yang menampilkan sidang daring perdana dengan terdakwa Jerinx SID di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, 10 September 2020. Jerinx meminta kepada majelis hakim untuk menggelar sidang tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sobandi mengatakan pihaknya akan mengkaji terkait permohonan pergantian majelis hakim atas perkara terdakwa I Gede Ary Astina alias Jerinx SID karena dituding memiliki konflik kepentingan. Jerinx menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik IDI dan ujaran kebencian.

    "Untuk permintaan dari penasehat hukum terdakwa yaitu mengganti majelis hakim sudah kami terima tadi suratnya dan kami akan pelajari ya. Kami akan pelajari apakah memang harus diganti atau tidak," ucap Sobandi di PN Denpasar, Senin 14 September 2020.

    Ia menjelaskan bahwa mengganti majelis hakim itu alasannya ada dua hal yang penting yaitu jika adanya konflik kepentingan bagi hakim dengan perkara itu dan yang kedua mutasi hakim.

    Untuk itu, ia mengatakan akan mempelajari terkait ada atau tidaknya konflik kepentingan hakim seperti yang dimaksud kuasa hukum dari terdakwa Jerinx. Sedangkan terkait mutasi, kata Sobandi kita semua tahu memang saat ini belum ada SK Mutasi hakim.

    Selanjutnya terkait sidang online, Sobandi mengatakan bahwa telah disepakati dasarnya adalah SKK MA mengenai SK Dirjen 379 sebagai dasar hukumnya.

    Sedangkan mengenai dugaan konflik kepentingan langsung atau tidak langsung sebagaimana disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa terhadap perkara itu, akan kita pelajari dahulu.

    "Mengenai statemen ketua pengadilan sehingga secara tidak langsung intervensi ya atau apa istilahnya, nah penilaian itu ada di masing-masing pihak, cuma saya jamin bahwa ketua pengadilan tidak ada mengintervensi. Semua keputusan ada di majelis hakim untuk sidang online atau tidak online," tegas Sobandi.

    Sebelumnya, kuasa hukum Jerinx, I Wayan Suardana alias Gendo mengatakan selain dugaan konflik kepentingan tidak langsung, majelis hakim juga mengalami konflik yuridis karena menempatkan MoU seolah-olah di atas KUHAP sebagai UU atau ketentuan hukum yang mengatur hukum acara.

    Menurutnya, selain diduga memiliki konflik kepentingan tidak langsung, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga secara sengaja melanggar dan menyimpangi hukum acara pidana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?