TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan menyarankan Ketua KPK Firli Bahuri mengajukan anggaran untuk rumah dinas pejabat KPK.
"Kemarin kami mengusulkan rumah dinas, ini belum dihadirkan. Kenapa enggak coba dihadirkan rumah dinas," kata Arteria dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK dan Kejaksaan Agung, Senin, 14 September 2020.
Arteria lantas menyinggung kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Berkaca dari kejadian itu, Arteria menilai pegawai-pegawai KPK yang menempati jabatan strategis perlu diberikan tempat tinggal khusus, misalnya seperti hakim agung. "Kalau bisa teman-teman yang punya jabatan strategis ditempatkan seperti hakim agung. Ada namanya kayak apartemen pejabat negara dan sebagainya," kata Arteria.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan fraksinya akan mendukung jika Firli mengusulkan hal tersebut. Ia pun mengapresiasi program KPK tahun 2021 yang berfokus pada bidang pencegahan korupsi, misalnya perbaikan sistem administrasi.
Kepada Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang hadir dalam rapat, Arteria juga menyinggung perbaikan rumah dinas dan asrama untuk jaksa. Menurut Arteria, banyak rumah kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah buruk.
Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya sudah mengusulkan anggaran pengadaan rumah dinas dan asrama jaksa untuk pagu indikatif 2021. Namun, Arteria meminta Kejaksaan menyisir kembali anggaran untuk sejumlah program sistem teknologi dan informasi yang disebutnya mirip satu dengan yang lainnya. "Kalau yang IT IT ini bisa dikurangi, dijadikan rumah-rumah jaksa atau kantor Kejaksaan biar lebih bagus lagi," ujar dia.
Selain Arteria, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni menyatakan mendukung pengadaan rumah dinas untuk pejabat KPK. Ia juga setuju jika KPK mengajukan pengadaan mobil dinas. "Begitu juga dengan Ketua KPK, tadi kalau tidak ada rumah dinas, (dan) mobil dinas. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi tiga, semoga dalam beberapa waktu ke depan Bapak punya rumah dinas dan mobil dinas," kata Sahroni yang memimpin rapat.
KPK memperoleh pagu indikatif untuk tahun 2021 sebesar Rp 1,055 triliun. Firli Bahuri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 825 miliar yang disebutnya untuk keperluan pencegahan korupsi, terutama memperbanyak sertifikasi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
