Wakapolri Klarifikasi soal Rekrut Preman untuk Menegakkan Protokol Covid-19

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono usai memberikan arahan kepada jajarannya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait pencegahan penularan Covid-19, Rabu, 12 Agustus 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono usai memberikan arahan kepada jajarannya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait pencegahan penularan Covid-19, Rabu, 12 Agustus 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono membantah ingin merekrut preman untuk menegakkan protokol pencegahan Covid-19 di pasar. Yang benar, kata dia, polisi ingin melibatkan pimpinan informal di satu komunitas pasar tradisional untuk mengingatkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

    Gatot menuturkan dalam setiap komunitas, termasuk di pasar, ada tokoh-tokoh yang dihormati. Mereka inilah, kata Gatot, yang diajak polisi untuk membangun kesadaran kolektif tentang penerapan protokol kesehatan.

    "Realitasnya di masyarakat kita, pasar tradisional itu tidak ada pimpinan (formal). Realitasnya ada yang menyebutnya sebagai kepala keamanan, mandor, atau jeger. Bukan kami merekrut preman," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, Senin, 14 September 2020.

    Menurut Gatot, tokoh-tokoh informal ini tidak berwenang untuk menerapkan sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Dalam hal ini Satpol PP lah yang berhak menjalankannya.

    Gatot berujar jumlah personel polisi sangat terbatas. Karena itu keterlibatan tokoh-tokoh informal dalam satu komunitas diperlukan untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan benar. "Kalau kesadaran kolektif berbasis komunitas kita kerjakan bersama, percepatan memutus mata rantai Covid-19 bisa dilaksanakan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.