Firli KPK Jamin Penanganan Kasus Tak Terhambat Meski Bekerja dari Rumah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik, di gedung KPK C1, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi, yakni ziarah ke makam orang tuanya. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Ketua KPK Firli Bahuri berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik, di gedung KPK C1, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi, yakni ziarah ke makam orang tuanya. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menjamin seluruh penanganan kasus tak akan terhambat meski diberlakukan work from home selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    "Meski jam kerja berkurang, tugas dan kewajiban kami sesuai amanat undang-undang sebagai pemberantas korupsi, tetap berjalan dan tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini," ucap Firli melalui keterangan tertulis pada Senin, 14 Agustus 2020.

    KPK memperbaharui kebijakan seiring ditetapkannya kembali PSBB, yakni sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25 persen bekerja di kantor dan 75 persen bekerja di rumah.

    Namun, karena penanganan perkara memiliki batas waktu, maka pegawai dari Deputi Pindakan akan tetap bekerja di kantor. Mereka, kata Firli, akan diberikan aturan waktu kerja lebih fleksibel.

    Firli mengingatkan para pegawai untuk tidak meremehkan Covid-19. "Jaga diri dengan menerapkan pola hidup sehat, jaga jarak, gunakan masker, selalu cuci tangan dan bawa selalu hand sanitizer. Insya Allah dapat mengindari terpapar virus Corona," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.