Dapat Pagu Rp 111 Triliun, Polri Minta Tambahan Anggaran Lagi Rp 19 Triliun

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana saat konferensi pers terkait kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Polri meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 19,668 triliun. Dalam pagu anggaran 2021 yang sudah ditetapkan, Polri mendapatkan Rp 111,975 triliun.

Permohonan ini Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI. "Setelah dilakukan analisa terhadap pagu anggaran Polri 2021 dan memperhatikan rasio penggunaan anggaran dan capaian kerja tahun sebelumnya, maka alokasi tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal di lingkungan Polri," katanya, Senin, 14 September 2020.

Gatot menuturkan pengajuan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional lewat surat Kapolri nomor b/5487/VIII/ren.2.3/2020 pada 27 Agustus 2020.

Gatot Eddy Pramono menuturkan anggaran Polri bakal diprioritaskan untuk lima program, yaitu program profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebesar Rp 2,401 triliun. Program penyelidikan dan penyidikan pidana Rp 5,496 triliun. Program modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 37,900 triliun.

Selain itu diprioritaskan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp 17,017 triliun. Program dukungan manajemen sebesar Rp 49,159 triliun.

"Kami mohon dukungan penuh dari bapak pimpinan Komisi III dan seluruh anggota agar usulan ini bisa dipenuhi," ucap dia.






Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

4 jam lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

4 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

8 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

9 jam lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

Edi Hasibuan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melakukan audit investigasi pengamanan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 127 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

14 jam lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 127 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

17 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

2 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.