Airlangga: Kebijakan Pemda Soal Penanganan Covid Harus Koordinasi dengan Pusat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sambutan dalam acara Kampanye Nasional

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sambutan dalam acara Kampanye Nasional "Jangan Kendor! Disiplin Pakai Masker" di Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ahad, 30 Agustus 2020. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab isu soal adanya tarik ulur antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta ihwal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

    Airlangga tidak menjelaskan secara gamblang ihwal polemik tersebut. Namun, dia menggarisbawahi dua hal. Pertama, kata dia, berbagai kebijakan Pemda terkait penanganan Covid-19 perlu berkoordinasi dengan pusat sebelum mengambil keputusan, karena data-data perlu disinkronkan.

    "Kedua, yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan. Artinya, sudah ada dasar hukumnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers sesuai rapat terbatas dengan presiden, Senin, 14 September 2020.

    Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan menarik rem darurat dengan memberlakukan PSBB total pada Rabu malam, 9 September 2020.

    Saat itu, Anies awalnya berencana mewajibkan seluruh karyawan di Jakarta bekerja dari rumah (work from home/WFH) saat PSBB ketat kecuali 11 sektor esensial. Namun, peraturan gubernurnya belum rampung.

    Sehari seusai pengumuman itu, Airlangga Hartarto mengkritik secara terbuka pernyataan Anies. Airlangga menilai pernyataan Anies menimbulkan ketidakpastian perekonomian, antara lain memicu turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

    la pun mengatakan 50 persen kantor akan tetap beroperasi. Pun Airlangga mengklaim kapasitas fasilitas kesehatan masih cukup untuk menangani pasien Covid-19.

    Di lain sisi, Anies mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Covid-19 sebelum mengumumkan kebijakan pengetatan PSBB. "Memang Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyatakan ada perbedaan data tingkat keterisian rumah sakit," kata Anies kepada Tempo, Kamis, 10 September 2020.

    Namun Anies mengklaim data Pemerintah Provinsi DKI akurat. Terlebih, DKI telah membangun sistem data baru tentang tingkat keterpakaian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate) di masa pandemi ini. Semua rumah sakit di DKI terhubung dengan sistem tersebut.

    Negosiasi antara pemerintah pusat dan DKI akhirnya menghasilkan keputusan bahwa pengetatan PSBB dilakukan dengan skala mikro dan sektor usaha tetap jalan dengan pembatasan 25 persen karyawan, bukan ditutup total. Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB, yang diterbitkan tanggal 13 September 2020 dan diumumkan pada hari yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.