TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta para calon kepala daerah dari partainya melihat kembali sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya sangat sedih kalau melihat ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa loh," kata Mega saat memberikan arahan untuk calon kepala daerah dari PDIP, Ahad, 13 September 2020. Komisi antikorupsi terbentuk tahun 2002 saat Megawati menjadi presiden.
Mega pun mengatakan ia terlibat dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. MK terbentuk pada tahun 2003 atau setahun sebelum Mega lengser dari kursi presiden.
Mega mengatakan lembaga penegak hukum dan kehakiman itu ia buat demi mendisiplinkan masyarakat Indonesia. Meski begitu, dia berujar bahwa yang biasa korupsi bukanlah rakyat kebanyakan melainkan elite. "Tetapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite," ujar Megawati.
Presiden kelima ini juga mengingatkan ada banyak lembaga yang mengawasi kinerja keuangan para pemimpin, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Ia berujar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut mengontrol agar tak ada pemimpin yang bermain-main dengan uang rakyat.
"Gimana kalian mau masih mau main. Coba pikir, kader (PDIP) yang baru masuk mungkin kaget-kaget kalau saya ngomong seperti ini. Jadi menurut saya tolong, dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Megawati.
