PDIP Soroti Komunikasi DKI ke Pemerintah Pusat soal PSBB

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Menurut Hasto, pemerintah DKI semestinya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dulu ihwal keputusan itu.

    Hasto mengakui kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun menurut dia hal itu bukan berarti kepala daerah bisa berdiri dan berjalan sendiri.

    "Karena dipilih rakyat bukan dia berdiri sendiri, kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Ahad, 13 September 2020.

    Hasto menilai akar persoalan terus bertambahnya penularan Covid-19 di DKI Jakarta berkaitan dengan penegakan disiplin. Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah DKI dalam mencegah penularan.

    "Apakah disiplin juga dilakukan sebaik-baiknya, pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya. Bukan tiba-tiba rem mendadak," kata Hasto.

    Hasto berpendapat penanganan pandemi harus mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

    Ia menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memberikan arahan yang searah dengan kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi. Contohnya dengan gerakan menanam tanaman pendamping beras untuk bahan makanan.

    "Jadi yang disorot oleh PDIP tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan, dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," ujar dia.

    Pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan pengetatan PSBB mulai Senin mendatang, 14 September 2020. Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengerem kasus Covid-19 dikritik sejumlah menteri Jokowi lantaran dinilai akan mengguncang ekonomi.

    Hasto mengatakan PDIP bukannya mendahulukan kepentingan ekonomi. Ia berujar kepentingan rakyat harus tetap dikedepankan. Namun, pemerintah DKI harus mengomunikasikan hal itu.

    "Proses komunikasi sekali lagi yang bagi seorang pemimpin itu sangat mutlak," kata Hasto. "Jangan progresnya belum nampak tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik PDI Perjuangan."

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.