Wiku Sebut Pemerintah Pusat Dukung Keputusan Anies Perketat PSBB DKI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanggal2020-07-23DeskripsiWiku Adisasmito merupakan Guru Besar yang mendalami kebijakan kesehatan di bidang sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi. Dia juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah sarjana dan pascasarjana terkait analisis dan pembuatan kebijakan kesehatan. Covid19.go.id

    Tanggal2020-07-23DeskripsiWiku Adisasmito merupakan Guru Besar yang mendalami kebijakan kesehatan di bidang sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi. Dia juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah sarjana dan pascasarjana terkait analisis dan pembuatan kebijakan kesehatan. Covid19.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut bahwa pemerintah pusat mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta.

    "Pada prinsipnya, pemerintah pusat selalu mendukung seluruh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta, agar semuanya dapat terkendali dengan baik dan kasusnya bisa menurun," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual dari Balai Kota DKI Jakarta pada Ahad, 13 September 2020.

    Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

    "Pergub ini muncul karena perkembangan terkini terkait kasus Covid-19 di Jakarta. Ini telah melalui koordinasi dengan Satgas dan pemerintah pusat," ujar Wiku.

    Pada dasarnya, prosedur PSBB pengetatan masih sama dengan PSBB DKI sebelumnya yang berlaku mulai 10 April hingga 4 Juni 2020. PSBB pengetatan ini berarti kegiatan lebih dibatasi dibanding ketimbang saat PSBB transisi. PSBB ketat akan diterapkan selama dua pekan, pada 14-27 September 2020.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?