Sertifikasi Ulama Tak Mudah, JK: Gelar Itu dari Masyarakat Bukan Instansi Resmi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (ketiga kiri) didampingi Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie (kanan), beserta pengurus DMI dan pengurus Masjid Al Azhar meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Al Azhar Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2020. Masjid ini rencananya akan dibuka untuk salat Jumat berjemaah pekan ini. ANTARA/Nova Wahyudi

    Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (ketiga kiri) didampingi Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie (kanan), beserta pengurus DMI dan pengurus Masjid Al Azhar meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Al Azhar Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2020. Masjid ini rencananya akan dibuka untuk salat Jumat berjemaah pekan ini. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menilai tidak mudah untuk melakukan sertifikasi ulama. Sebab gelar ulama atau kyai berasal dari masyarakat dan tidak ada instansi yang memberikan gelar tersebut.

    “Ulama atau kyai itu gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh instansi resmi. Bisa jadi ia tidak bergelar apa-apa (menempuh pendidikan formal) tapi karena dia memiliki ilmu agama yang baik maka masyarakat memberinya gelar ulama. Yang harus diingat ulama atau kyai di Indonesia jumlahnya jutaan bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu?“ ujar JK saat penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Ahad, 13 September 2020.

    Kalla mengatakan, seseorang bisa saja tidak bergelar apa-apa, atau dalam artian tidak menempuh pendidikan formal, tetapi karena memiliki ilmu agama yang baik, maka masyarakat memberinya gelar ulama.

    Lebih lanjut, Kalla melihat, sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah lewat Kementerian Agama hanya relevan untuk para Da’i yang diundang berceramah di instansi pemerintah.

    “Sertifikasi itu khususnya untuk Da’i yang mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Da’i yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu” kata Kalla.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?