Muhadjir: Gubernur Harus Pandai, Jangan Tangani Covid-19 Tapi Ekonomi Bermasalah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta para kepala daerah dan gubernur tidak hanya fokus pada penanganan masalah Covid-19. Ia juga juga meminta kepala daerah membangkitkan kembali perekonomian.

    Hal itu disampaikan Muhadjir Effendy dalam acara seminar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 12 September 2020. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

    "Ekonomi ini harus ada rem dan gasnya, yang penting jangan rem mendadak dan jangan juga gas pol. Gubernur harus pandai-pandai jangan sampai menangani Covid-19 tetapi ekonomi bermasalah," ujar Muhadjir lewat keterangan tertulis, Ahad, 13 September 2020.

    Menanggapi pernyataan Muhadjir, Edy mengakui bahwa pemerintah daerah gagap dalam menghadapi situasi pandemi ini. "Covid ini datang tidak izin, sehingga kami tergagap-gagap menghadapinya," ujar Edy.

    Povinsi Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi dengan jumlah kenaikan angka kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Hingga 11 September 2020, jumlah positif Covid-19 di Sumut menembus angka 8.241 kasus dengan tambahan jumlah kasus baru pada hari tersebut sebanyak 131 kasus. Sedangkan, total pasien sembuh sebanyak 4.959 dan meninggal 349.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.