Polri Pertimbangkan Memenjarakan Pelanggar Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan pedestrian saat menjalani sanksi pelanggaran tak mengenakan masker, di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis 3 September 2020 malam. Pemkot Madiun memperketat pengawasan pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, karena saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah itu terus meningkat. ANTARA FOTO/Siswowidodo

    Warga menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan pedestrian saat menjalani sanksi pelanggaran tak mengenakan masker, di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis 3 September 2020 malam. Pemkot Madiun memperketat pengawasan pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, karena saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah itu terus meningkat. ANTARA FOTO/Siswowidodo

    TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri membuka kemungkinan akan memenjarakan mereka yang melanggar protokol kesehatan.

    Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan polisi mengambil langkah ini karena menilai sanksi yang selama ini ada kurang efektif.

    "Kalau tindakan-tindakan dalam operasi yustisi seperti hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kami akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU," kata Gatot melalui keterangan tertulis pada Ahad, 13 September 2020.

    Lebih lanjut, hukuman penjara juga berlaku terhadap masyarakat yang sudah diperingatkan dan tetap melanggar.

    Gatot mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md terkait penegakan hukum pelanggar protokol Covid-19.

    Gatot menjelaskan, hukuman pertama yang akan digunakan adalah berdasarkan dari peraturan daerah. Apabila tak menimbulkan efek jera, maka kepolisian akan menggunakan Undang-Undang. "Mudah-mudahan ini akan memberikan salah satu solusi yang bisa mengurangi penyebaran Covid-19," kata Gatot.

    Gatot menyebut, ada beberapa UU yang bisa digunakan. Seperti Pasal 212, Pasal 216, Pasal 218 dari UU Wabah dan UU Karantina Kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.