TEMPO.CO, JAKARTA - Sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terkait pemberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total mulai Senin, 14 September 2020.
Mereka menganggap keputusan Anies Baswedan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya, Anies Baswedan mengambil kebijakan rem mendadak dan memberlakukan PSBB total lantaran kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota yang semakin parah.
Ada tiga indikator yang mendasari keputusan Anies menerapkan kembali PSBB total , yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, dan tingkat kasus positif di Jakarta.
Pada Sabtu, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 1.440 orang. Dengan begitu, total pasien positif Covid-19 di Ibu Kota secara keseluruhan sebanyak 53.761 orang.
Dari angka itu 12.174 pasien positif masih dirawat atau isolasi, 1.404 meninggal, dan 40.183 orang dinyatakan sembuh.
Penambahan kasus positif Covid-19 baru di Jakarta tembus lebih dari seribu belakangan ini. Rinciannya antara lain 1.245 kasus (6 September), 1.105 kasus (7 September), 1.015 kasus (8 September), 1.026 kasus (9 September), 1.450 kasus (10 September), dan 1.034 kasus (11 September).
Berikut rangkuman kritisi para menteri terhadap kebijakan PSBB total yang Tempo rangkum:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menghadapi ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI soal PSBB total.
"Kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks [IHSG] masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI [Anies Baswedan] tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah [turun] di bawah 5.000," kata Airlangga, dalam acara Kadin, Kamis, 10 September 2020.
Airlangga menyindir perkara gas dan rem PSBB yang dilakukan Anies.
Menurut dia, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
"Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.
2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Agus khawatir pelaksanaan PSBB total di DKI oleh Gubernur Anies Baswedan pada akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur. Apalagi, kata dia, jika keputusan PSBB total diikuti oleh provinsi lain.
"Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujarnya dalam Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Kamis, 10 September 2020.
Ia menambahkan, saat ini utilisasi sektor manufaktur telah berangsur pulih ke kisaran 53-54 persen. Agus menargetkan angka tersebut dapat terus meningkat dan menyentuh level 60 persen pada akhir 2020.
Utilisasi sektor manufaktur sebenarnya telah anjlok ke bawah posisi 50 persen per Mei 2020 dari posisi pra pandemi di kisaran 60 persen.
3. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar
Mahendra menyatakan pemberlakuan kembali PSBB total di Ibu Kota oleh Anies Baswedan merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurut dia, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II/2020.
Mahendra meramalkan pendekatan khusus tersebut dibutuhkan jika penurunan pertumbuhan ekonomi tidak ingin lagi terulang pada kuartal IV/2020.
Mahendra berpendapat pemulihan pertumbuhan ekonomi penting pada semester kedua 2020 agar pertumbuhan ekonomi secara konsolidasi pada tahun ini tidak terlalu anjlok.
"Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya [kesehatan dan ekonomi]. Kita harus menjaga keseimbangan [antara kesehatan dan ekonomi] sebaik-baiknya," katanya.
