Kerek Ekonomi, Menteri Desa Minta Sisa Dana Desa Dipakai Program Padat Karya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau agar dana desa yang masih tersisa digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Langkah ini sebagai cara memutar roda ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran desa.

    “Contoh kecil, kalau sisa dana desa yang ada di Lampung ini di pakai 55 persen untuk upah dengan model pendekatan PKTD, kemudian satu orang bekerja 10 hari maka akan menyerap 377.443 orang atau setara dengan 17 persen angkatan kerja desa,” kata Abdul Halim dalam keterangannya, Sabtu 12 September 2020.

    Menurut dia, penggunaan sisa dana desa untuk program padat karya tunai bisa membantu masyarakat mendapatkan penghasilan dan berujung pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga perputaran ekonomi di desa kembali berjalan.

    “Ini kan lumayan kalau 17 persen angkatan kerja desa mendapatkan pekerjaan dengan total gaji satu juta orang, maka akan menaikkan daya beli masyarakat,” kata Menteri Desa saat memberikan arahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Gedung Pasiban Bandar Lampung.

    Ia juga menjelaskan perbedaan PKTD dengan padat karya yang dikelola oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan ataupun yang dikelola oleh kementerian lainnya memiliki perbedaan.

    Menurut dia PKTD fokus pada satuan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan skill. Karena pada hakikatnya padat karya tunai desa adalah bentuk jaring pengaman sosial secara tidak langsung.

    "Dengan kata yang lebih mudah dipahami PKTD adalah bantuan langsung tunai yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret,” kata Abdul Halim.

    PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.

    Kriteria keterlibatan warga desa dalam program Padat Karya Tunai Desa yaitu tidak memiliki pekerjaan, keluarga miskin, dan warga marginal lainnya, termasuk juga perempuan kepala keluarga.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?