Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ogah Tunda Pilkada 2020, Mahfud Md: Enggak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Selesai

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memakaikan masker kepada pengunjung Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memakaikan masker kepada pengunjung Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak ada alasan yang meyakinkan untuk menunda tahapan Pilkada 2020. Dia mengatakan, jika pandemi Covid-19 menjadi alasan penundaan Pilkada, pemerintahan tidak akan bisa berjalan.

"Pemerintahan kan harus jalan. Nunggu habis pandemi? Enggak ada yang tau kapan selesai," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.

Menurut Mahfud, jika pemerintahan tidak segera diganti menurut agenda konstitusional, maka akan terjadi masalah. Sehingga, pemerintah tetap mengadakan Pilkada di masa pandemi, dengan melaksanakan protokol kesehatan.

"Jadi Pilkada di era pandemi, menjaga protokol kesehatan seketat-ketatnya, demokrasi berkualitas, tidak boleh ada korupsi," katanya.

Penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 banyak diusulkan sejumlah pihak. Salah satunya dari lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Perludem melihat masih banyak pihak mengabaikan protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah. Sehingga, lembaga ini menyarankan pemerintah, KPU, dan DPR segera bertemu untuk mengevaluasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil.

Usulan penundaan juga disampaikan Komnas HAM baru-baru ini. Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, meminta pemerintah, KPU, dan DPR menunda Pilkada 2020 sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir, atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya.

Pasalnya, ia melihat kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren peningkatan, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Bila pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan, Hairansyah khawatir akan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19. Dari segi hak asasi manusia, kata dia, hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak. Antara lain hak untuk hidup, kesehatan, dan rasa aman.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Berangsur Pulih dari Pandemi, Angkasa Pura Catat 36,5 Juta Pergerakan Penumpang Sepanjang Januari-Juni

3 hari lalu

Sejumlah calon penumpang berjalan untuk lapor diri di Terminal 3 Bandara Sekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 19 April 2023. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta memprediksi puncak arus mudik lewat bandara Soetta terjadi mulai H-3 atau Rabu (19/4) dengan pergerakan pesawat yang terjadwal mencapai 1.138 penerbangan dengan total penumpang 164.575 hingga H-1 atau Jumat (21/4). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Berangsur Pulih dari Pandemi, Angkasa Pura Catat 36,5 Juta Pergerakan Penumpang Sepanjang Januari-Juni

Rinciannya adalah sebanyak 28,1 juta penumpang rute domestik dan 8,4 juta penumpang rute internasional.


Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

4 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998.


Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

4 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

Kalau utangnya belum dibayar sampai Presiden Jokowi lengser, Jusuf Hamka akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

4 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Terpopuler: Alasan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap lanjutkan proyek IKN. Penembakan Donald Trump memicu lonjakan harga emas.


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.


Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

Ketua Umum Golkar sebelumnya mengajukan nama Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

Kepada Mahfud, Jusuf Hamka mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara


Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

5 hari lalu

Tenaga medis memeriksa tekanan oksigen kepada pasien Covid-19 di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Kramat Jati, Jakarta, 8 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

Apa itu Anosmia, Long Covid, dan Komorbid yang sangat akrab di telinga pada masa pandemi Covid-19?