Pilkada 2020 Diusulkan Pakai E-Voting, Tapi Ada Kekurangannya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengahi) bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengahi) bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, JakartaPemungutan suara secara elektronik atau e-voting pada Pilkada 2020 bisa mengurangi penyebaran Covid-19 saat pesta rakyat tersebut. Apalagi, pilkada berpotensi mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Sehingga e-voting bisa jadi jalan keluar.

    "Pas Covid-19, berdasarkan Pasal 85 ayat 1 UU Pilkada dimungkinkan daring," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.

    Ghufron mengatakan, meski memungkinkan menggunakan e-voting, sistem ini belum diatur secara detil. Sehingga, ia menyebut hal ini sebagai tantangan sekaligus berkah.

    Tantangannya, kata Ghufron, tidak semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada bisa menerapkan e-voting secara merata. Adapun keuntungannya, Ghufron menilai e-voting menjadikan Pilkada makin efisien dan efektiv mencegah kecurangan atas hasil penghitungan suara. "Tapi masalahnya juga kesiapan," katanya.

    Menurut Ghufron, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini juga perlu didorong agar terlaksana dengan lancar tapi juga terlindungi dari Covid-19. Pasalnya, pada pemilu lalu, banyak penyelenggara pemilu dan saksi di TPS yang sakit hingga meninggal.

    Ia juga menyarankan agar pengadaan alat pelindung diri dan kebutuhan barang dan jasa dari praktek korupsi perlu diantisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

    "Bahwa untuk melaksanakan pilkada yang sehat membutuhkan APD. Juga membutuhkan alat-alat lainnya, termasuk hand sanitizer, itu perlu pengadaan barang dan jasa mampu tetap berintegritas tanpa korupsi," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Memiliki Tas Mewah

    Memilik tas mewah merupakan impian sebagian orang. Namun ada hal yang harus anda perhatikan ketika memiliki dan merawat tas mahal tersebut.