Buat Sistem Sertifikasi Penceramah, BNSP: Untuk Meningkatkan Standar Keilmuannya

Reporter

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Miftakul Azis. ANTARA/ HO-Humas BNSP

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Miftakul Azis mengatakan BNSP akan mengembangkan Sistem Nasional Sertifikasi Penceramah. Menurut dia, sertifikasi tersebut lumrah saja dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang memenuhi kualifikasi sebagai penceramah yang kompeten.

“BNSP terbuka untuk bekerja sama dengan ormas keagamaan dan Kementerian Agama mengembangkan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi Dai,” kata Azis dalam pernyataan tertulis Jumat, 11 September 2020.

Wacana sertifikasi penceramah pertama kali muncul di Kementerian Agama (Kemenag) sejak era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kendati banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Dalam pandangan Kemenag, sertifikasi dai dilakukan untuk menyaring dai yang berpaham radikal.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, PBNU tak mempersoalkan sertifikasi penceramah jika tujuannya dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dai.

"Ini agar para dai itu mempunyai kemampuan yang berstandar atau untuk di-upgrading agar jelas keilmuannya, itu adalah baik. Jadi NU mendukung itu dilaksanakan kalau tujuannya itu untuk upgrading (meningkatkan standar dai)," kata Marsudi di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Dukungan NU itu, menurut Azis, patut dipertimbangkan. Sebab sertifikasi kompetensi memang mengharuskan ada standar yang dapat menjamin mutu, yang jelas, dan terukur dalam bentuk instrumen nilai yang terperinci.

Azis menilai sertifikasi merupakan hal yang lazim di dunia profesi, apapun bentuk profesinya.

Supaya dapat memastikan bahwa profesi yang melekat pada seseorang dibuktikan sudah memiliki kompetensi pada profesi tersebut.

Menurut Azis, Kemenag sebagai instansi teknis dalam hal keagamaan dalam sistem nasional sertifikasi kompetensi dai juga mempunyai peran yang signifikan karena sebagai regulator.

Oleh karena itu, Azis menilai perlu dilakukan langkah harmonisasi agar output dari sertifikasi kompetensi dai nantinya bisa menghasilkan dai yang kompeten dan diakui secara nasional bahkan internasional.

“Dalam hal ini perlu harmonisasi agar pelaksanaan sertifikasi kompetensi dai nantinya menghasilkan dai yang kompeten dan diakui secara nasional bahkan internasional karena sertifikasinya dilakukan dengan sistem nasional sertifikasi kompetensi,” kata dia.

Azis menyatakan, BNSP sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP juga merupakan otoritas dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan sistem sistem sertifikasi kompetensi.

ANTARA






Dirapel Setahun, Tunjangan Insentif Guru Non-PNS Cair Paling Lambat November

10 hari lalu

Dirapel Setahun, Tunjangan Insentif Guru Non-PNS Cair Paling Lambat November

Kementerian Agama (Kemenag) sedang memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS).


Kemenag Investigasi Kematian Santri Gontor, Ini Hasilnya

17 hari lalu

Kemenag Investigasi Kematian Santri Gontor, Ini Hasilnya

Dalam proses itu tidak ditemukan bekas luka maupun darah. Tak berselang lama, jenazah disalatkan di Masjid Gontor oleh ribuan santri.


Beasiswa Indonesia Bangkit untuk S1-S3, Pendaftaran Dibuka 10-14 September 2022

22 hari lalu

Beasiswa Indonesia Bangkit untuk S1-S3, Pendaftaran Dibuka 10-14 September 2022

Pendaftaran beasiswa dibuka pada 10 -14 September 2022. BeasiswaIndonesia Bangkit diperuntukkan bagi dosen, guru atau pendidik di lingkungan Kemenag.


Santri Ponpes Gontor Tewas Dianiaya, Kemenag Masih Godok Aturan Pencegahan Kekerasan di Pesantren

23 hari lalu

Santri Ponpes Gontor Tewas Dianiaya, Kemenag Masih Godok Aturan Pencegahan Kekerasan di Pesantren

Regulasi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.


Kemenag Siapkan 10 Ribu Kuota Pendidikan Profesi Guru

29 hari lalu

Kemenag Siapkan 10 Ribu Kuota Pendidikan Profesi Guru

Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menyiapkan 10 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG).


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

31 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Sambut Hari Santri, Kemenag Bikin Pameran Pesantren Virtual

35 hari lalu

Sambut Hari Santri, Kemenag Bikin Pameran Pesantren Virtual

Kementerian Agama akan menyelenggarakan Pesantren Business Virtual Exhibition untuk menyambut peringatan Hari Santri 2022.


Program Desa Sejahtera Binaan IAIN Bone Ekspor Minyak Nilam Rp 4,7 Miliar

35 hari lalu

Program Desa Sejahtera Binaan IAIN Bone Ekspor Minyak Nilam Rp 4,7 Miliar

Sebanyak 12 ribu kg minyak nilam diekspor ke India dan Pakistan pada 12 Agustus 2022 dengan nilai total transaksi Rp. 4,7 miliar dari program tersebut


Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

36 hari lalu

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).


Kemenag Buka Lowongan 6.179 Pendamping Proses Produk Halal, Cek Kuota per Provinsinya

39 hari lalu

Kemenag Buka Lowongan 6.179 Pendamping Proses Produk Halal, Cek Kuota per Provinsinya

Rekrutmen pendamping PPH di Kemenag tersebut dilakukan di 229 kecamatan dan 13 provinsi di Indonesia.