Mahfud Md: Tidak Ada Alasan yang Meyakinkan Menunda Pilkada 2020

Seorang pemilih penyandang disabilitas memasukan surat suara ke kotak suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak ada alasan yang meyakinkan untuk menunda tahapan Pilkada 2020.

"Pemerintah sudah menyatakan tidak akan ditunda karena sampai hari ini tidak ada alasan yang cukup meyakinkan," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.

Mahfud mengatakan, jika pandemi Covid-19 menjadi alasan penundaan Pilkada, pemerintahan tidak akan bisa berjalan. "Pemerintahan kan harus jalan. Nunggu habis pandemi? Enggak ada yang tau kapan selesai," ujarnya.

Menurut Mahfud, jika pemerintahan tidak segera diganti menurut agenda konstitusional, maka akan terjadi masalah. Sehingga, pemerintah tetap mengadakan Pilkada di masa pandemi, dengan melaksanakan protokol kesehatan.

"Jadi Pilkada di era pandemi, menjaga protokol kesehatan seketat-ketatnya, demokrasi berkualitas, tidak boleh ada korupsi," katanya.

Penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 banyak diusulkan sejumlah pihak. Salah satunya dari lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Perludem melihat masih banyak pihak mengabaikan protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah. Sehingga, lembaga ini menyarankan pemerintah, KPU, dan DPR segera bertemu untuk mengevaluasi.

"Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil.

Usulan penundaan juga disampaikan Komnas HAM baru-baru ini. Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, meminta pemerintah, KPU, dan DPR menunda Pilkada 2020 sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir, atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya.

Pasalnya, ia melihat kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren peningkatan, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Bila pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilakukan, Hairansyah khawatir akan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19. Dari segi hak asasi manusia, kata dia, hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak. Antara lain hak untuk hidup, kesehatan, dan rasa aman.






Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

6 jam lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

13 jam lalu

Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diketahui Mahfud Md. Tim dijamin keamanannya dalam melaksanakan tugas.


Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

1 hari lalu

Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

Nugroho Setiawan merupakan salah satu anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ia mantan pengurus PSSI yang pernah menjaga laga di Stadion Kanjuruhan.


Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

1 hari lalu

Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

Cairan antiseptik memiliki sejumlah kandungan yang membahayakan sehingga tak dianjurkan digunakan untuk campuran diffuser.


Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

1 hari lalu

Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

Arie Kriting mengaku menunggu hasil investigasi yang dipimpin Menkopolhukam untuk melihat bagaimana sikap negara dalam melihat tragedi Kanjuruhan ini.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

1 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

1 hari lalu

Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

TGIPF dan Menpora sepakat Liga 3 ikut dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

1 hari lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mulai menggelar rapat perdana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

1 hari lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Kurniawan Dwi Yulianto Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Saat Ini Asisten Pelatih Klub Liga Italia Como 1907

1 hari lalu

Kurniawan Dwi Yulianto Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Saat Ini Asisten Pelatih Klub Liga Italia Como 1907

Legenda hidup sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto menjadi salah satu anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan yang diketuai Mahfud MD.