Dewan Pers: Media Harus Menjadi Mesin Perubahan di Masyarakat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ki-ka) wakil pemimpin redaksi Koran Kompas, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk. Toriq Hadad, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam diskusi Bisnis Media pada Revolusi Industri 4.0 di kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

    (Ki-ka) wakil pemimpin redaksi Koran Kompas, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk. Toriq Hadad, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam diskusi Bisnis Media pada Revolusi Industri 4.0 di kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mengatakan Pers harus mampu menciptakan atmosfer agar seluruh rakyak Indonesia bisa naik gerbong menuju stasiun kejayaan Indonesia 2045.

    "Affirmative Policies menjadi keniscayaan dengan kelompok bawah atau miskin menjadi prioritas utama, sebagaimana filosofi rantai dan mata rantai," kata Mohammad dalam sebuah sebuah webinar, Jumat, 11 September 2020.

    Mohammad mengatakan pers harus menjadi penyubur tumbuhnya tiga modalitas utama untuk kejayaan Indonesia 2045. Ketiga modal tersebut, yaitu demographic divident, digital divident, dan nilai-nilai Keindonesiaan.

    Populasi usia produktif akan menjadi bonus demografi yang ditentukan oleh kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita. Anak muda yang berkualitas, jelas Mohammad, menjadi penentu masa depan dan pendidikan sebagai kata kunci. "Kalau tidak berkualitas justeru menjadi bencana demografi," tandas Mohammad.

    Sebab itu, ia berharap agar pers terus bertumbuh dan menjadi mesin perubahan dalam masyarakat. Kebebasan pers, ungkapnya, merupakan nyawa demokrasi yang perlu ditingkatkan. "Pers tidak boleh menjadi penandus sosial, kegersangan sosial," kata Ketua Dewan Pers.

    YEREMIAS A. SANTOSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.