Satgas Sebut PSBB Bisa Sia-sia Jika Masyarakat Tak Tertib Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berolah raga tanpa menganakan masker, di Danau Sunter, Jakarta, Selasa, 8 September 2020. Kebijakan rem darurat diambil berdasarkan tiga poin pertimbangan, yaitu angka kematian di Jakarta yang terus meningkat, serta ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19. ANTARA/Wahyu Putro A.

    Warga berolah raga tanpa menganakan masker, di Danau Sunter, Jakarta, Selasa, 8 September 2020. Kebijakan rem darurat diambil berdasarkan tiga poin pertimbangan, yaitu angka kematian di Jakarta yang terus meningkat, serta ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19. ANTARA/Wahyu Putro A.

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB akan sia-sia tanpa penerapan protokol kesehatan.

    “Kenyataannya masyarakat belum disiplin menggunakan masker dan ini berkontribusi pada peningkatan kasus,” kata Wiku dalam diskusi Satgas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

    Menurut Wiku, jika masyarakat disiplin saat harus bepergian karena kondisi mendesak seharusnya tidak akan mengakibatkan peningkatan kasus secara signifikan. Jadi, ketika pergerakan masyarakat mengakibatkan peningkatan kasus berarti protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik.

    “Kalau dia menjalankan protokol kesehatan, tidak akan seperti ini. Ini adalah pelajaran bahwa kalau kita tidak disiplin, PSBB juga tidak ada gunanya,” kata dia.

    Karena itu, dia menekankan pentingnya masyarakat menjalankan disiplin kesehatan. Ada atau tidak PSBB, kata Wiku, jika terdapat kedisiplinan semua pemangku kepentingan maka penambahan kasus Covid-19 di Indonesia akan terkendali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.