Cegah Korupsi dan Kecurangan Pilkada 2020, KPK Usul Libatkan PPATK

Reporter

Nurul Ghufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Sebelum menjadi dosen, ia juga punya pengalaman sebagai pengacara. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyarankan agar penyelenggaraan Pilkada 2020 melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

"Karena PPATK sebagai analis transaksi keuangan memiliki kemampuan men-trace transaksi keuangan yang memungkinkan digunakan untuk money politic," kata Ghufron dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.

Ghufron mengatakan, dalam kajian KPK sebelumnya, ada 82 persen calon kepala daerah yang didanai sponsor. Bukan dari dana pribadinya. Sehingga, ia menilai aliran dana dari sponsor perlu ditelusuri untuk mencegah korupsi dan kecurangan dalam praktek Pilkada.

Selain bekerja sama dengan PPATK, Ghufron juga menyarankan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu membuat peta risiko praktek korupsi atau penyimpangan penyelenggaraan Pilkada berbasis karakteristik wilayah.

"Perlu pemetaan karena antara Aceh sampai Papua karakteristik kerawanan berbeda-beda. Ada yang berbasis suku, agama, ketimpangan sosial," katanya.

Rekomendasi lainnya adalah pengawasan ketat terkait penyalahgunaan anggaran serta distribusi bantuan sosial. KPK, kata Ghufron, menemukan banyak calon pemimpin inkumben menggunakan momen Covid-19 untuk memberikan bansos dan dimanfaatkan sebagai kampanye terselubung.

"Walaupun KPK sudah melarang bansos beras ditempeli foto dan jargon, tapi momen ini tetap bisa digunakan," kata dia.

Ghufron juga merekomendasikan agar calon kepala daerah inkumben tidak menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. Harapannya agar gugus tugas murni dan obyektif melakukan kegiatannya demi kemanusiaan.

"Tidak ada sangkut paut pilkada. Tapi larangan itu masih tidak memungkinkan karena gugus tugas daerah itu pemda yang bentuk," ucapnya.

FRISKI RIANA






KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

4 menit lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

2 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

3 jam lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

4 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

4 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

5 jam lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

5 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

6 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim