TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menolak sebanyak 4.156 usulan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan gubernur, bupati/walikota sejak Januari hingga Agustus 2020.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyebut sebagian besar penolakan terkait dengan komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
"Maka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan alasan tersebut di atas, Mendagri sudah memberikan 3.393 izin, khususnya untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong," ujar Akmal lewat keterangan tertulis pada Jumat, 11 September 2020.
Netralitas ASN, ujar Akmal, merupakan salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020 ini, sehingga perhatian terkait netralitas ASN ini harus menjadi prioritas.
“Kemendagri bersama KemenpanRB akan terus menjaga netralitas ASN, demi menjaga ASN dari politisasi birokrasi. Untuk itu ASN ini tidak perlu ragu untuk netral dan terus fokus bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi, walaupun pada masa perhelatan Pilkada pada tahun ini," ujar Akmal.