KPU Tak Bisa Diskualifikasi Paslon Pilkada 2020 Pelanggar Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan tak bisa mendiskualifikasi pasangan calon di Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan. Arief mengatakan, Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 belum mengatur hal itu.

    "UU hanya mengatur tiga hal yang sanksinya sampai diskualifikasi," kata Arief dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 10 September 2020.

    Tiga hal tersebut ialah politik uang, mahar politik saat pencalonan, dan mutasi jabatan jika merupakan calon inkumben. Hal ini diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

    Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya mempertanyakan sanksi bagi para pasangan calon pelanggar protokol kesehatan. Politikus Demokrat ini menilai aturan menaati protokol kesehatan tak cukup jika tanpa sanksi.

    "Tidak mungkin kita akan mensosialisasikan sesuatu yang abu-abu. Cuma mengimbau? Kalau aturan dengan imbauan itu beda," kata Wahyu.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan Peraturan KPU hanya mengatur ihwal sanksi administratif untuk para pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi pidana berada di luar ketentuan yang diatur PKPU maupun Undang-undang Pilkada.

    "Misalnya di KUHP, UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan sebagainya," kata Abhan.

    Usulan diskualifikasi calon di Pilkada ini sebelumnya pernah diungkapkan pihak Kementerian Dalam Negeri. Ini dilatari banyaknya bakal calon yang melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran Pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.