Komisi I DPR Aceh Wacanakan Hukum Rajam

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)

    Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Komisi I DPR Aceh mewacanakan hukum rajam serta hukuman ganda bagi pelaku pelecehan seksual. Alasannya adalah agar timbul efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi yang lain.

    "Wacana hukuman rajam maupun hukuman ganda bagi pelaku setelah adanya saran dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, menyusul meningkatnya kasus pelecehan seksual di masyarakat," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk Muhammad Yunus M Yusuf, di Banda Aceh, Kamis, 10 September 2020.

    Muhammad Yunus mengatakan pelaku pelecehan seksual seperti zina dalam Islam hukumannya bisa hukuman mati. Hukuman rajam merupakan hukuman mati dilakukan perlahan-lahan.

    Sedangkan untuk hukuman ganda, kata dia, pelaku selain dihukum cambuk berdasarkan hukum syariat Islam di Aceh, juga bisa dikenakan hukuman pidana.

    Menurut politisi Partai Aceh tersebut, sebelum wacana ini dikembangkan perlu ada kesimpulan bersama para pihak seperti lembaga peradilan di antara pengadilan negeri, mahkamah syariah, kepolisian, Pemerintah Aceh maupun lainnya.

    "Tujuannya bagaimana menguatkan pelaksanaan hukuman syariat Islam di Aceh. Jadi, perlu formulasi bagaimana perbuatan pelecehan seksual tersebut mendapatkan hukuman setimpal," kata Muhammad Yunus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?