Din Syamsuddin dan Amien Rais Kembali Ajukan Uji Materi UU Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi keterangan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam membahas pengunduran diri sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi keterangan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam membahas pengunduran diri sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, JakartaDin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dkk. kembali mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi setelah mencabut permohonan pengujian undang-undang tersebut.

    Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Kamis 10 September 2020, Din Syamsuddin dkk. melakukan perubahan sehingga permohonan baru tidak sama dengan permohonan yang ditarik pada akhir Agustus 2020.

    "Permohonan yang diajukan kembali oleh para pemohon yang telah dilakukan perubahan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya" ujar pemohon dikutip dari permohonannya.

    Untuk pengujian formil, kali ini keberatan yang disampaikan mengenai persetujuan disahkannya perppu penanganan keuangan akibat wabah COVID-19 menjadi undang-undang dilakukan berdasar mufakat, padahal terdapat satu fraksi yang tidak setuju.

    Alasan lain berupa tidak ada pelibatan DPD serta pengesahan dalam masa sidang yang sama dengan pembahasan masih dilontarkan dalam permohonan kali ini, sama seperti permohonan sebelumnya.

    Untuk pengujian materiel, Din Syamsuddin, Amien Rais, dan sejumlah lembaga itu masih mempersoalkan Pasal 2 lantaran APBN mesti diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR, bukan diputuskan melalui perppu yang disahkan menjadi undang-undang.

    Pasal 6 Ayat (12) kini dipersoalkan juga lantaran pajak penghasilan dan tata cara penghitungan juga harus ditentukan bersama dengan DPR sebagai perwakilan rakyat.

    Selanjutnya Pasal 27 serta 28 diujikan lantaran dinilai menimbulkan imunitas terhadap pemerintah selama penanganan wabah COVID-19. Pemohon memasukkan sejumlah pandangan para ulama untuk menegaskan bagaimana Islam memandang keadaan darurat.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Memiliki Tas Mewah

    Memilik tas mewah merupakan impian sebagian orang. Namun ada hal yang harus anda perhatikan ketika memiliki dan merawat tas mahal tersebut.