KPK Temukan Kejanggalan Anggaran Covid-19 di Jawa Timur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menunjukkan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Hong Arta disebut sebagai pemberi suap Rp 11,6 miliar kepada penyelenggara negara dalam kasus dugaan suap pengerjaan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menunjukkan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Hong Arta disebut sebagai pemberi suap Rp 11,6 miliar kepada penyelenggara negara dalam kasus dugaan suap pengerjaan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Lili Pintauli Siregar mengatakan lembaganya menemukan sejumlah kejanggalan penganggaran dana penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur. Ia mengatakan anggaran Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa Timur terlalu besar dibandingkan jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

    “Kami menemukan beberapa wilayah yang tidak masuk akal dengan korban Covid-19 yang sedikit, tapi refocusing sangat tinggi,” kata Lili di kantornya, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

    Menurut Lili, daerah yang memiliki anggaran janggal itu punya kesamaan, yaitu di wilayah itu calon kepala daerah inkumben ikut maju dalam Pilkada 2020. “Ternyata itu adalah petahana yang akan maju,” ujar dia.

    Lili mengatakan KPK sudah menegur kepala daerah di wilayah tersebut untuk merevisi penganggaran terkait penanggulangan Covid-19. Namun, dia enggan menyebutkan daerah tersebut.

    Menurut Lili Pintauli, jumlah daerah yang anggarannya dinilai janggal tak lebih dari 10 persen. “Kami sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan, kami tidak ingin ini mengarah pada pidana, lebih bagus dicegah,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?