Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Sebut Mayoritas Calon Tunggal Pilkada 2020 Inkumben

image-gnews
Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2020-2025 di Gedung Bagawanta kompleks Sekretariat KPUD Kab. Kediri, Jumat 4 September 2020. Foto: Istimewa
Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2020-2025 di Gedung Bagawanta kompleks Sekretariat KPUD Kab. Kediri, Jumat 4 September 2020. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan karakteristik pasangan calon tunggal di Pilkada 2020 adalah inkumben. Hingga saat ini, Pilkada 2020 berpotensi diikuti oleh 28 pasangan calon tunggal.

Menurut Dewi, inkumben banyak menjadi calon tunggal lantaran mereka memiliki akses terhadap sumber daya, baik sumber daya uang atau kekuasaan sehingga bisa menggalang dukungan dari banyak partai politik.

"Sehingga menutup ruang-ruang dari pasangan calon lain untuk bisa mendapat akses yang sama. Inilah fakta yang kita temukan di dalam pelaksanaan pemilihan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya," kata Dewi dalam webinar "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal", Rabu, 9 September 2020.

Dewi mengatakan terjadi peningkatan jumlah calon tunggal dari Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, hingga tahun ini. Secara berturut-turut, jumlah pasangan calon tunggal di tiap pilkada tersebut ialah tiga pasangan calon, sembilan pasangan calon, 16 pasangan calon, hingga berpotensi menjadi 28 pasangan calon.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menyampaikan hal senada. Arya mengatakan, dari 28 daerah yang berpotensi calon tunggal, 23 di antaranya diisi oleh calon inkumben, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari 23 tersebut, lanjut Arya, sepuluh di antaranya diikuti sepuluh pasangan calon petahana yang kembali berpasangan. "Ada faktor petahana yang mendorong partai-partai mencalonkan, mungkin karena faktor elektabilitas yang kuat, finansial, dan lainnya," kata Arya dalam forum yang sama.

Arya mengatakan mahalnya biaya politik juga turut menjadi faktor menguatnya calon tunggal di Pilkada 2020. Ia berujar, kondisi pandemi Covid-19 akan membuat biaya kampanye, saksi, sengketa, dan sebagainya menjadi lebih mahal.

Selain itu, Arya memprediksi pemodal politik juga akan sangat berhitung untuk berinvestasi membiayai kandidat. Sebab, situasi bisnis pun sedang serba tak pasti karena pelemahan ekonomi imbas pandemi Covid-19.

"Ini akan membuat kandidat yang berpeluang mendapatkan dukungan adalah petahana dan pengusaha karena dia punya modal politik dan ekonomi, mereka punya saving hari ini, mereka yang punya cash banyak," kata Arya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

23 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

Seteru PDIP dengan keluarga Jokowi semakin panas. Simak pernyataan Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP terhadap Gibran dan dinasti politik Jokowi.


Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

24 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

Majunya Gibran menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024, terus menjadi polemik di internal PDIP hingga persoalan politik dinasti Jokowi


Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

26 hari lalu

(Dari kiri) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

PDIP singgung dinasti politik yang dibangun keluarga Presiden Joko Widodo. Khilaf atas pencalonan Gibran.


Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

Reuters membuat sebuah tulisan analisis tentang kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar saat jabatannya segera berakhir.


Pengamat Sebut Tak Mudah Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming, mengenakan pakaiat adat Klungkung Bali untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Pengamat Sebut Tak Mudah Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran

Pengamat menilai Golkar tak akan mudah mengubah AD/ART karena tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Golkar.


Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

39 hari lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.


Advokat TPDI Gugat Jokowi Lagi soal Nepotisme ke PTUN, Ini Alasannya

18 Februari 2024

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Advokat TPDI Gugat Jokowi Lagi soal Nepotisme ke PTUN, Ini Alasannya

Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali ajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini sempat mental


PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI Soal Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

15 Februari 2024

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI Soal Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

Hakim menilai gugatan terhadap keluarga Jokowi secara pribadi bukan merupakan kewenangan PTUN. Ketua PTUN selalu absen di sidang.


Top 3 Dunia: Moskow Lawan Rencana Sita Aset oleh AS, Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Tokyo

15 Februari 2024

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi saat pertemuan di Moskow, Rusia 7 Desember 2023. Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS
Top 3 Dunia: Moskow Lawan Rencana Sita Aset oleh AS, Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Tokyo

Top 3 dunia adalah Rusia melawan rencana sita aset oleh AS dan Eropa, viral video dugaan kecurangan di pemilu 2024 dan dinasti politik di Asia.


Tiga Negara Asia Tenggara yang Saat ini Jalankan Dinasti Politik, Ada Indonesia

14 Februari 2024

Foto kombinasi Ferdinand Marcos Jr, Gibran Rakabuming Raka dan Hun Manet. REUTERS
Tiga Negara Asia Tenggara yang Saat ini Jalankan Dinasti Politik, Ada Indonesia

Tidak hanya Indonesia, dinasti politik juga ada di dua negara lainnya di Asia Tenggara.