TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis meminta seluruh jajarannya melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020 dengan melibatkan public figur, salah satunya inlfuencer.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangi oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
"Melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol Kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, Youtuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh warga, dan lain-lain yang membumi atau diterima atau didengar oleh masyarakat sekitar, dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal," ujar Agus melalui keterangan tertulis pada Rabu, 9 September 2020.
Agus mengatakan, TR tersebut dikeluarkan guna mencegah Pilkada 2020 menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Selain itu, TR juga diterbitkan untuk memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.
Selain mengatur jumlah peserta, Agus meminta kepada seluruh jajaran di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor untuk berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, Pemerintah Daerah, TNI, dan stakeholder terkait.
Baca Juga:
"Lalu, melakukan penggalangan kepada seluruh paslon, gubernur, wali kota, bupati, dan partai politik untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020," kata Agus.
Dia mengimbau kepada para bakal calon peserta Pilkada 2020 beserta pendukungnya agar mentaati peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal batasan jumlah peserta kampanye. Untuk rapat umum, maksimal 100 orang; rapat terbatas, maksimal 50 orang; dan debat, maksimal 50 orang.
Terakhir, Agus menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan patroli siber dalam mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan pelanggaran lainnya.
"TR ini bersifat perintah untuk dilaksanakan. Sebelumnya, Polri juga telah membahas penguatan pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 bersama Bawaslu dan KPU lewat rapat video conference," kata Agus.
